DPR Menduga Ada Kartel di Balik Kenaikan Harga Beras yang Tidak Wajar

Harga beras di berbagai wilayah Indonesia terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harga beras kali ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru.

Kondisi itu bahkan membuat Joko Widodo Presiden terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan Gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu.

Pascapeninjauan, diketahui terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Luluk Nur Hamidah Anggota Komisi VI DPR RI menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali merupakan ulah dari kartel.

Supaya tidak berkepanjangan, dia mendorong pemerintah membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.

“Tentu pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk melakukan operasi pasar. Kalau memang ada kartel beras yang sudah beroperasi sekian tahun bahkan satu dekade, ya harus dibongkar. Kasihan masyarakat umum. Apalagi yang kehidupannya baru merayap pascapandemi Covid-19. Kenaikan harga beras ini sudah tidak wajar,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis (22/2/2024).

Sekadar informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp10.900/kg untuk kualitas medium.

Sedangkan beras premium Rp13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp11.500/kg medium dan beras premium Rp14.400/kg.

Untuk zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium Rp11.800/kg, dan untuk beras premium Rp14.800/kg.

Harga beras medium produksi lokal di PIBC per hari Rabu (21/2/2024), dipatok Rp14.000-Rp15.200 per kg. Sementara beras premium di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg.

Dengan begitu, harga beras medium dan premium lokal sekarang sudah jauh melampaui HET.(rid/faz)