China Siap Negosiasi dengan Indonesia Soal Klaim Tumpang Tindih di Laut

Pemerintah China menyatakan kesiapan untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia terkait klaim tumpang tindih di laut.

Hal ini disampaikan oleh Lin Jiang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (11/11/2024) waktu setempat.

China menggarisbawahi komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang tercapai antara kedua negara.

“Kami siap bekerja dengan Indonesia untuk memastikan hasil kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan masyarakat,” kata Lin dilansir dari Antara.

Pernyataan ini terkait dengan Joint Statement yang dikeluarkan setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Xi Jinping Presiden China pada 9 November 2024.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mempererat kemitraan strategis, termasuk dalam masalah maritim dan penyelesaian klaim tumpang tindih.

Menurut butir kesembilan dalam kesepakatan tersebut, Indonesia dan China berencana membentuk Komite Pengarah Bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang maritim.

Komite ini diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu terkait klaim wilayah yang tumpang tindih dengan prinsip saling menghormati dan kesetaraan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mencakup pengakuan atas klaim “9-Dash Line” China di Laut China Selatan.

Indonesia tetap berpegang pada posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).

Lin Jiang juga menambahkan bahwa China berkomitmen untuk mengelola perselisihan dengan negara-negara tetangga secara damai dan mengedepankan kerja sama yang dapat meningkatkan stabilitas regional.

China menyatakan akan melanjutkan pembangunan bersama di Laut China Selatan tanpa mengabaikan perbedaan yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia dan China menandatangani tujuh kesepakatan bilateral, termasuk pedoman kerja sama teknis atau Technical Cooperation Guidelines (TCG) di bidang perikanan.

TCG ini akan mencakup kerjasama dalam pengelolaan sumber daya ikan, pembangunan pelabuhan perikanan, pelatihan, dan pertukaran keterampilan, serta pengelolaan hasil perikanan.

Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia) yang turut menandatangani TCG, menyebut perjanjian ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa seluruh kerja sama tersebut tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk yang mengatur kewilayahan laut dan perikanan Indonesia. (ant/nis/saf/ham)