Ali Ghufron Mukti Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan, per 1 Mei 2024, jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai lebih dari 272 juta jiwa, atau sekitar 97,27 persen dari total populasi Indonesia sejak diluncurkan pada tahun 2014.
Ghufron menyebut, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Salah satu kunci utama keberhasilan UHC di Indonesia adalah kehadiran Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini telah terbukti efektif dalam memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai,” katanya dilansir Antara, Rabu (8/5/2024).
Selain itu, dia mengatakan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun mendapat apresiasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Keberhasilan ini, kata Ghufron, telah membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan dan meringankan beban finansial untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Dirut BPJS itu pun menjelaskan, sistem kesehatan yang diterapkan di Indonesia sangat penting dalam menuju cakupan kesehatan semesta, karena capaian tersebut bukan hanya tentang memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan, tetapi juga tentang memastikan layanan tersebut berkualitas dan terjangkau.
“Ini melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang harus tersedia kapan pun dan di mana pun diperlukan, tanpa menimbulkan beban finansial yang berat bagi individu,” kata Ghufron.
Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC juga tidak lepas dari peran WHO yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan konstruktif dalam peningkatan Program JKN yang berfokus pada pencapaian UHC.
Kemudian, WHO juga memberikan kontribusi dalam pertukaran pengalaman negara dan memberikan masukan bagi perencanaan layanan kesehatan Indonesia di masa depan.
Lalu, untuk lebih memahami dinamika terhadap kesehatan, WHO pun turut berkontribusi melalui penelitian komprehensif guna mengkaji skema penyelenggaraan Program JKN, melalui penekanan pada akses layanan kesehatan, kualitas layanan, dan pembiayaan.
Dia juga menyebut bahwa WHO Indonesia secara proaktif melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara lain mengenai pembelian layanan kesehatan yang strategis.
Lebih lanjut, Ghufron mengungkapkan WHO akan berencana melakukan analisis yang bertujuan untuk mengembangkan solusi demi memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.
“Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam progres menuju UHC. Karena itulah, sudah banyak negara yang tertarik untuk mempelajari bagaimana Indonesia melalui BPJS Kesehatan mengelola Program JKN sehingga dapat mencapai predikat UHC dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun,” ucapnya.
Dia menilai, strategi BPJS Kesehatan juga melakukan langkah-langkah inovatif melalui transformasi digital guna meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ghufron mengatakan, berbagai inovasi berbasis digital turut dihadirkan melalui Aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan secara lebih efisien dan efektif.
“Bahkan ada juga i-Care JKN yang dapat memfasilitasi peserta JKN dan dokter untuk mengakses riwayat kunjungan peserta JKN dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga peserta tersebut dapat dilayani lebih cepat dan tepat oleh dokter,” ucap Dirut BPJS itu. (ant/sya/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
