Senin, 25 November 2024

BPJS: 63 Persen Anggota KPPS dengan Risiko Kesehatan Hipertensi

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan (kiri) dan Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (kanan) dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin (19/2/2024). Foto: Antara Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan (kiri) dan Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (kanan) dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin (19/2/2024). Foto: Antara

Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebutkan, 63 persen dari 398.155 anggota KPPS yang punya risiko kesehatan, sekitar 250 ribu orang, memiliki hipertensi.

Ghufron menjelaskan, 86,4 persen dari 7,9 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau 6.825.951 orang, telah melakukan skrining kesehatan.

“Dari skrining tadi, tadi sudah disampaikan, yaitu ada 398.155 yang berisiko penyakit, atau 5,83 persen,” katanya dilansir Antara, Senin (19/2/2024).

Adapun dari kelompok orang dengan risiko tersebut, sebanyak 26 persen punya masalah jantung koroner, 8 persen punya gagal ginjal kronis, dan 3 persen punya diabetes melitus.

Ghufron mengatakan, skrining kesehatan merupakan salah satu langkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif bagi para petugas pemilu.

Sementara, skrining juga ditindaklanjuti dengan berbagai macam antisipasi, antara lain para petugas kesehatan disiagakan untuk memonitor serta menyediakan hal-hal yang diperlukan guna kesehatan para petugas Pemilu itu.

Menurutnya, skrining sebagai upaya promotif dan preventif yang disertai oleh terapi sudah bagus, namun, dia menilai skrining akan lebih baik apabila dilakukan terlebih dahulu, sebelum orang yang mendaftar diterima menjadi petugas.

Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan mengatakan, ada 84 orang petugas pemilu yang meninggal per 18 Februari.

Terdiri dari 71 petugas lapangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta 13 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Angka tersebut merupakan 16 persen dari angka kematian di Pemilu 2019, yang mencapai lebih dari 500.

Kemudian menurut Budi, penurunan tersebut sangat drastis.

“Tapi kami di Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melihat bahwa satu nyawa saja meninggal buat kami sudah terlalu banyak, karena ada banyak masyarakat yang berduka,” kata Budi.

Oleh karena itu, mereka senantiasa memikirkan cara untuk terus menekan angka kematian tersebut agar terus turun, termasuk di pesta demokrasi selanjutnya di 2029. Salah satunya, kata dia, adalah dengan menyempurnakan sistem skrining. (ant/sya/saf/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Senin, 25 November 2024
26o
Kurs