BPBD Jatim dan Program Siap Siaga Bentuk Klaster Logistik, Kelola Bantuan di Area Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Program Siap Siaga berkolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola bantuan logistik di area terdampak bencana yang lebih sistematis dan efektif.

Upaya itu dilakukan dengan membentuk klaster logistik penanggulangan bencana Jatim, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 188/741/Kpts/013/2023 tentang pelaksanaan klaster logistik PB Jatim, yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang logistik dalam semua fase atau siklus bencana.

“Karena penanggulangan bancana adalah urusan bersama. Maka, perlu menyamakan pemahaman tentang tujuan dan maksud pembentukan klaster logistik, serta peran setiap pihak berdasarkan SK Gubernur,” kata Benny Sampirwanto Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, di Surabaya, Selasa (14/5/2024).

Satriyo Nurseno Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jatim menambahkan, klaster logistik tersebut sangat penting untuk menghadapi risiko dan ancaman bencana yang ada di Jatim.

Hal itu, mengacu pada kondisi Jatim yang merupakan wilayah terluas nomor tiga di Indonesia dengan intensitas bencana yang tinggi. Seperti data statistik, Jatim terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan 2.704 desa dan kelurahan di daerah risiko bencana tinggi. Total lebih dari 35.000 penduduk tinggal di daerah rawan bencana.

“Tujuannya, agar bisa berkoordinasi dengan efektif sehingga memperlancar pasokan dan distribusi kebutuhan warga yang terdampak bencana,” ucapnya.

Sementara itu, Ancilla Bere Koordinator Program Siap Siaga Jatim menyatakan, pembentukan klaster tersebut yakni untuk membangun komunikasi yang efektif antar-anggota klaster.

“Selama ini, jika ada bencana, bantuan dari berbagai pihak berdatangan ke lokasi bencana. Sayangnya, jenis logistik itu ada yang tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya, terjadi penumpukan bantuan sebab tidak ada mekanisme distribusi bantuan yang tepat,” tuturnya.

Bahkan, lanjut dia, terkadang masih terjadi kekurangan bantuan di titik bencana lainnya karena akses atau penyebarluasan logistik belum memadai dan belum disiapkan dengan baik.

“Maka, diharapkan melalui klaster ini ada satu wadah ini dapat memeratakan bantuan logistik, baik peralatan atau non peralatan, serta meminimalisir tumpang tindih bantuan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Program Siap Siaga merupakan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan.

Program Siap Siaga yang merupakan program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia untuk manajemen risiko bencana, terdapat juga 58 lembaga yang sudah dihimpun menjadi anggota klaster logistik, yakni mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), badan pemerintah, lembaga non pemerintah, badan usaha, Palang Merah Indonesia (PMI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Polri.(ris/iss/ipg)