BP Taskin Serap Aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), hari ini, Jumat (8/11/2024), mengadakan audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Budiman Sudjatmiko Kepala BP Taskin, menerima puluhan perwakilan Apdesi, di Gedung Utama Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Audiensi berlangsung dari pukul 09.30 WIB, diawali dengan sambutan dari Kepala BP Taskin.

Selanjutnya, perwakilan Apdesi yang hadir secara bergantian menyampaikan aspirasi dan saran untuk membantu mempercepat pengentasan kemisikinan.

Dalam keterangannya sesudah pertemuan, Budiman Sudjatmiko mengatakan ada banyak persoalan dan saran yang disampaikan perwakilan Apdesi.

Antara lain, terkait pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa/pemerintah desa. Sehingga, menyebabkan ketidaktepatan pemberian bantuan dari pemerintah.

“Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Keluhan itu sudah lama kami dengar. Sering kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di kementerian tidak tepat. Sehingga, yang dibagikan juga tidak tepat sesaran. Ini hal-hal seperti itu yang memang harus kami koreksi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Budiman, Apdesi mengusulkan setiap desa ada aliran listrik terutama di daerah pedalaman, satu desa satu dokter, satu desa satu industri, dan ada program asuransi.

Berikutnya, Apdesi mendorong program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa.

Dengan begitu, masyarakat desa bisa menjadi pemasok bahan baku atau penyedia makanan bergizi gratis.

Di tempat yang sama, Surtawijaya Ketua Umum Apdesi menyatakan, berbagai masukan sudah disampaikan kepada BP Taskin.

Ke depan, dia berharap ada sinergi yang baik antara Apdesi dengan BP Taskin, supaya percepatan pengentasan kemiskinan berjalan baik.

“Kami sudah sampaikan kepada Kepala BP Taskin apa yang jadi keluhan dan berbagai usulan. Insya Allah mudah-mudahan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih baik ke depan,” kata Surtawijaya.

Merujuk data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia terbagi dalam tiga kategori yaitu high, uppermid, dan lowermid.

Kategori itu dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan rasio gini.

Dari seluruh provinsi di Tanah Air, cuma wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masuk dalam kategori high. Kedua provinsi tersebut memiliki PDRB tertinggi dan tingkat kemiskinan terendah.

Di Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin tahun 2024 mencapai 5,78 persen dengan PDRB 14.160 Dollar AS. Sementara di Kalimantan Utara, persentase di tahun yang sama penduduk miskin 6,32 persen dengan PDRB 13.240 Dollar AS.

Sekadar informasi, BP Taskin adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk Prabowo Subianto Presiden RI, dengan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.

BP Taskin bertugas mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu dengan kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait. (rid/ham)