BNPB Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Menyongsong Pilkada 2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memetakan sejumlah kawasan di kabupaten dan kota yang berisiko tinggi terhadap bencana alam.

Hal tersebut sebagai upaya untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Abdul Muhari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menjelaskan, peta kawasan rawan bencana ini dibuat berdasarkan catatan kejadian bencana selama sepuluh tahun terakhir, khususnya pada November.

Ini dilakukan mengingat Indonesia sering menghadapi fenomena alam yang dinamis, termasuk musim kering yang ekstrem akibat El Nino dan musim hujan yang intens akibat La Nina, serta potensi gempa bumi.

Data dari BNPB mencatat, wilayah di Pulau Sumatera yang rawan bencana antara lain Provinsi Aceh (Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan sekitarnya), Sumatera Barat (Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Solok dan sekitarnya), Sumatera Utara (Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang dan sekitarnya), Riau (Kampar, Indragiri Hilir).

Selanjutnya, di Pulau Kalimantan menyasar Provinsi Kalimantan Selatan (Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru dan sekitarnya). Kalimantan Barat (Singkawang, Putussibau, Sintang), Kalimantan Tengah (Barito, Kotawaringin Barat, Kapuas, Murung Raya).

Kemudian mayoritas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (Pacitan, Sukabumi, Boyolali, TulungAagung, Demak, Kabupaten Bandung, Semarang, Wonogiri, Trenggalek, Magelang, dan Cilacap). Juga di Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Luwu, Soppeng, Bajo).

Abdul menjelaskan, daerah-daerah ini telah mengalami dampak bencana yang signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan korban jiwa yang terdampak mencapai ratusan hingga ribuan.

Serta kerusakan pada rumah dan fasilitas publik yang melebihi 50-100 unit akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang.

Oleh karena itu, BNPB menilai penting untuk menyampaikan informasi ini sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana bagi pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara Pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024.

Informasi ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat agar siap menghadapi ancaman bencana, terutama saat peralihan dari musim kemarau ke puncak musim hujan. Berdasarkan laporan BMKG, puncak musim hujan diperkirakan akan berlangsung dari November hingga Maret 2025. (wld/saf/ipg)