Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal mengakurasi dan mengintegrasikan program untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Tirta Sutedjo Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas sebelumnya mengungkapkan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR), yang menjadi target program pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
“Kita ada PR, gap yang lumayan besar kalau dilihat dari capaian 2023 dan juga target RPJMN di 2024. Kemudian, pada tahun 2045 kita juga mendapat amanat untuk dapat mewujudkan Indonesia maju setara dengan negara-negara maju, di mana kemiskinan diharapkan sudah mendekati 0 persen,” kata Tirta dilansir Antara, Rabu (15/5/2024).
Seperti diketahui, terdapat jarak cukup lebar antara capaian tingkat kemiskinan per Maret 2023 yang sebesar 9,36 persen dengan target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen.
Begitu pula capaian tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 yang sebesar 1,12 persen dengan target angka kemiskinan ekstrem dalam RPJMN 2020-2024 yang berkisar 0-1 persen.
“Data terakhir di 2023 yang sudah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan di Indonesia ini ada di angka 9,36 persen. Untuk kemiskinan ekstrem di 2023 bisa dicapai di bawah 1,12 persen, dan kalau diasumsikan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dicapai di bawah 1 persen, nampaknya kita akan bisa mencapai di tahun 2024 kurang lebih di angka 0,5-0,7 persen,” katanya.
Sementara itu, Bappenas juga sedang berupaya mengubah metodologi pengukuran angka kemiskinan yang akan diperbarui melalui kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Karena mengingat metodologi yang digunakan tersebut belum berubah sejak tahun 1998 hingga kini.
Kemudian dalam waktu dekat, pihaknya disebut akan melaporkan metodologi terbaru yang diusulkan kepada Forum Masyarakat Statistik (FMS) agar bisa diterapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Lebih lanjut, Tirta juga turut menyampaikan tiga tantangan utama untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Pertama, yaitu akurasi target dan penajaman sasaran dari program pemerintah, sehingga dapat dipastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan intervensi sesuai dengan kerentanan serta kebutuhan mereka.
Kedua, kualitas program perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh penduduk yang membutuhkan intervensi pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait memperoleh bantuan atau pendampingan dan fasilitasi sesuai dengan ragam kerentanan mereka.
Terakhir, pemberdayaan ekonomi juga perlu dilakukan dengan lebih optimal untuk meningkatkan daya ungkit, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan program dibarengi dengan sertifikasi yang mendukung.
Selanjutnya, ia pun menerangkan upaya penurunan tingkat kemiskinan tersebut, perlu membutuhkan pendekatan intervensi yang cukup beragam dengan melibatkan berbagai program, kegiatan dan para pemangku kepentingan.
“Integrasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program ini tidak terfragmentasi, dan koordinasi antar K/L (Kementerian/Lembaga) serta juga antar pusat dan daerah ini bisa dilakukan secara lebih optimal lagi,” ucapnya. (ant/sya/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
