AS Pertimbangkan Beri Senjata Lagi ke Israel Senilai 1 Miliar Dolar

Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kesepakatan senjata baru dengan Israel senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,25 triliun) di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Dikutip dari Antara pada Sabtu (20/4/2024), paket kesepakatan yang diusulkan pemerintah Biden itu, yang dilaporkan oleh pejabat AS sebagai paket terbesar untuk Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Dalam paket tersebut mencakup amunisi tank 120mm senilai 700 juta dolar AS, 500 juta dolar AS untuk kendaraan taktis, dan kurang dari 100 juta dolar AS untuk peluru mortir 120 mm.

Sementara, terkait penjualan paket senjatanya memerlukan persetujuan Kongres AS yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Paket itu turut menjadi tambahan kesepakatan bantuan militer dari yang sebelumnya telah masuk Kongres.

Namun, laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri AS.

Disamping itu, saat ini AS menghadapi serangkaian kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel serta laporan bahwa negara itu menargetkan warga sipil dimana lebih dari 34.000 warga Palestina menjadi korban jiwa, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, ada laporan kredibel mengenai pelanggaran hukum internasional dan hukum AS, termasuk pemblokiran bantuan Amerika.

Laporan tersebut disiarkan di tengah ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel setelah Teheran meluncurkan pesawat nirawak dan menembakkan rudal sebagai balasan atas serangan Israel di gedung konsulat mereka di Suriah pada 1 April, yang menewaskan tujuh anggota militer Iran, termasuk dua komandan tinggi.

Kemudian pada Maret lalu, enam senator Demokrat mengirimkan surat kepada Presiden Biden guna mendesaknya untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel karena melanggar Undang-Undang 1961 yang melarang penjualan senjata kepada negara yang mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan Amerika.

“AS tidak boleh memberikan bantuan militer kepada negara mana pun yang mengganggu bantuan kemanusiaan AS,” tulis para senator itu.

“Hukum federal sangat jelas, dan mengingat urgensi krisis di Gaza dan berulang kali penolakan Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu untuk mengatasi kekhawatiran AS mengenai masalah ini, perlu adanya tindakan segera untuk menjamin perubahan kebijakan oleh pemerintahannya,” tambahnya. (ant/sya/saf/iss)