Kurang lebih 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat, berkumpul di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (29/12/2024) pagi.
Mereka menggelar aksi untuk menolak kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan pemerintah per 1 Januari 2025 mendatang.
Dalam aksi itu, tidak hanya sosialisasi pada masyarakat terkait dampak kenaikan PPN 12 persen, tapi juga orasi, aksi teatrikal, dan penandatangan penolakan pun dilakukan.
Aulia Thaariq Akbar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) 2024 menerangkan, aksi ini sekaligus untuk menyebarkan awareness mengenai kenaikan PPN 12 persen, sekaligus dampak yang didapat jika rencana tersebut tidak dibatalkan.
“Kami mencoba menggalang solidaritas untuk menolak kebijakan itu. Karena kita bisa melihat dampak kenaikannya itu rata-rata, bahkan mayoritas ke menengah ke bawah,” ungkap Atha.
Atha bercerita bahwa aksi ini awalnya diadakan di tengah kegiatan car free day (CFD) Jalan Raya Darmo. Namun, karena tidak ada CFD, Atha dan kawan-kawan bergeser ke area Taman Bungkul.
“Karena kami juga melihat banyak masyarakat yang berkumpul di Taman Bungkul, kami berpikir untuk lebih baik tetap melanjutkan aksi di sini. Karena sasarannya memang untuk memberitahukan ke masyarakat,” tuturnya.
Atha mengaku cukup optimistis dengan aksi yang mereka lakukan untuk menolak kenaikan PPN 12 persen.
Bahkan dia yakin, jika tanggal 1 Januari 2025 kenaikan PPN 12 persen tidak dibatalkan, akan ada aksi penolakan lainnya.
“Kita juga tahu bahwa menjelang ditetapkannya PPN 12 persen, gelombang penolakan juga makin masif. Kami mau ambil momentum itu dulu, baru nanti ketika per tanggal 1 Januari 2025 belum dicabut, saya yakin gerakan masyarakat juga akan lebih besar. Karena secara tidak langsung masyarakat mulai merasa efek dari kebijakan itu,” jelasnya.
Widayati (52) seorang buruh yang saat itu berada di Taman Bungkul, turut mendukung aksi mahasiswa dalam menolak kenaikan PPN 12 persen.
Menurutnya, aksi mahasiswa ini sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan suara ke pemerintah.
“Saya ini buruh pabrik. Saya setuju dengan teman-teman mahasiswa untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Kalau mau masyarakat sejahtera, pendapatan dinaikkan sementara pajak diturunkan,” katanya.
Sementara itu, dalam aksi penolakan kenaikan PPN 12 persen, terdapat sejumlah kampus yang turut bergabung. Tidak hanya dari Surabaya saja, bahkan di luar Surabaya pun ikut hadir.
Seperti, dari Lamongan, perwakilan Universitas Brawijaya Malang, Probolinggo, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan Universitas Telkom Surabaya.(kir/iss)