Adhy Pj Gubernur Pastikan Stok Beras Jatim Aman Hingga Enam Bulan ke Depan

Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur memastikan stok beras di Jatim aman hingga enam bulan ke depan.

Hal itu ia ungkapkan, setelah melakukan peninjauan di Gudang Bulog Banjar Kemantren Buduran, Sidoarjo, Sabtu (17/2/2024). Sebelumnya, pihaknya juga telah meninjau stok bahan pangann dan sembako di Pasar Tambahrejo Surabaya dan Pasar Larangan Sidoarjo.

Adhy mengatakan, Bulog yang memiliki 40 gudang dan 13 cabang di Divisi Regional Jatim memiliki stok beras mencapai hampir 135 ribu ton.

“Setelah kontrol di dua pasar, maka masyarakat tidak perlu khawatir. Kita sudah diskusi dan hitung bahwa jumlah tersebut InsyaAllah cukup hingga 6 bulan ke depan,” ucapnya.

Dalam peninjauan itu, Adhy turut mengecek beras dengan menggunakan alat tusuk beras secara acak di tumpukan beras yang ada. Dari beberapa beras itu, merupakan impor yang berasal dari Myanmar, Pakistan dan Thailand.

“Tampak mata ukurannya utuh dan seperti premium. Harganya medium tapi kualitasnya premium. Ini sangat bagus, saya coba ambil secara acak, dan InsyaAllah di sini sudah tidak ada beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mengendon lama,” tandasnya.

Setiap hari, kata dia, di gudang beras tersebut memiliki distribusi tinggi, sehingga stok CBP tidak mengendon banyak dan lama.

“Informasi dari Bulog memang keluar masuknya beras sangat padat setiap harinya. Wajar saja jika stoknya tidak menimbun banyak,” katanya.

Sebagai informasi, stok beras di Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Jatim saat ini ada sebanyak 60.477 ton. Sedangkan stok beras yang sedang dalam pengiriman sebesar 41.017 ton dan stok beras yang ada di pelabuhan sebesar 32.868 ton.

Sementara secara keseluruhan, per tanggal 16 Februari 2024, stok beras yang tersebar di 40 gudang dan 13 cabang Bulog yang ada di Jatim secara rinci sebesar 134.363 ton.

Untuk harga beras premium di Jatim yakni Rp15.430/kg dengan HET Rp13.900 dan untuk beras medium Rp12.980/kg dengan HET Rp10.900/kg. Harga itu, merupakan terendah se Pulau Jawa.

“Ini menunjukan bahwa pengendalian dan kerja pemerintah berjalan dengan baik. Juga diiringi dengan kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota,” pungkasnya.(ris/iss)