664 Desa di Jatim Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan

Menjelang akhir 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mencatat sebanyak 664 desa/kelurahan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau open defecation free (ODF).

Dengan capaian tersebut, Pemprov mengklaim bahwa Jatim sudah 100 persen ODF. Sebab, pada Maret 2024, jumlah desa yang masih terpapar praktik BABS sebanyak 664 wilayah.

Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar target bebas ODF di tahun ini tercapai.

“Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan secara sinergis dengan sejumlah pihak telah menghasilkan Jawa Timur 100 persen ODF,” kata Adhy Karyono pada Kamis (7/11/2024).

Upaya tersebut, lanjut Adhy Karyono, diimplementasikan oleh delapan daerah yang menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan desa dan kelurahan di wilayahnya bebas ODF.

Komitmen itu telah menghasilkan seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur kini 100 persen bebas dari praktik buang air besar sembarangan.

“Kami berterima kasih bahwa komitmen yang kita tandatangani bersama bukan hanya sekadar seremoni, tetapi diikuti dengan tindakan nyata sehingga Jatim 100 persen ODF akhirnya bisa terwujud,” tegasnya.

Adhy Karyono menambahkan, melalui program Jatim Akses, pihaknya berkomitmen memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Jatim.

Hal ini sejalan dengan Pilar ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

“Dalam lima tahun ini, beberapa program rutin telah kami laksanakan, seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kota Kumuh Perkotaan, yang memang kami dorong untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi yang layak,” ujarnya.

Sementara itu, Erwin Astha Triyono Kepala Dinas Kesehatan Jatim menyampaikan, sanitasi yang baik dan layak harus dijaga dan diwujudkan karena jika tidak, akan berdampak besar pada permasalahan kesehatan.

“Selama ini, kelompok penyakit keganasan, penyakit metabolik, dan penyakit infeksi merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar,” ujarnya. (wld/saf/faz)