Wujudkan Bebas BAB Sembarangan, Surabaya Kebut Pengerjaan 11 Ribu Jamban

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengebut pengerjaan 11 ribu jamban di tahun 2023 demi mewujudkan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Ikhsan Sekretaris Kota Surabaya menyampaikan, dari total 11 ribu titik pengerjaan jamban yang ditargetkan selesai tahun ini, sudah terlaksana sebanyak 4 ribu.

“Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 di antaranya dilakukan oleh Baznas Surabaya,” ujar Ikhsan lewat keterangan resminya, Selasa (14/3/2023).

Pengerjaan itu, kata Ikhsan, demi mencapai target Surabaya bebas BABS tahun ini dan menerapkan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“InsyaAllah target kita tahun ini Surabaya sudah bebas dari BABS, tentunya ini mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan di lapangan juga sudah dilakukan terutama oleh kecamatan, kelurahan, dan Kader Surabaya Sehat (KSH),” terangnya.

Diketahui, Tim Verifikasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop BABS Pemprov Jatim melakukan pengecekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Balai Kota Surabaya hari ini, Selasa (14/3/2023).

M. Yoto Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim mengatakan, usai verifikasi tahap awal, besok Rabu (15/3/2023) tim verifikasi akan terjun di 20 kelurahan untuk mencocokan hasil laporan Pemkot Surabaya dengan kondisi di lapangan. Ia juga mengapresiasi langkah pemkot mempercepat bebas BABS.

“Besok rencananya kita menuju ke lapangan kepada yang sudah terpilih tadi, menyesuaikan dari laporan yang ada dan kemudian di lapangan seperti apa. Tim kami provinsi akan melihat kondisi di lapangan,” kata Yoto.

Usai verifikasi lapangan, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023.

“Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi yang besar dengan terobosannya, Insya Allah Surabaya bisa. Tanggal 16 Maret 2023, setelah verifikasi dan temuan di lapangan nanti akan ada sidang pleno dan kemudian kita umumkan disitu,” terangnya.

Yoto berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di wilayah Pemprov Jatim, harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS.

“Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah. Sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak,” pungkasnya.

Diketahui, pengambilan sampel verifikasi dilakukan di 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya di antaranya, Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak dari Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal dari Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak dari Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutisari dan Panjang Jiwo dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Selanjutnya di Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng dari Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang dari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang dari Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal dari Kecamatan Dukuh Pakis, beserta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan dari Kecamatan Bubutan.(lta/dfn/ipg)