Warga Sipil Korban Meninggal Dunia Konflik di Sudan Mencapai 822 Orang

Sedikitnya 822 warga sipil meninggal dunia dalam konflik antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang berlangsung sejak 15 April, menurut sumber medis setempat, Selasa (16/5/2023).

Organisasi Sindikat Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa sebanyak 3.215 orang lainnya mengalami luka-luka dalam konflik yang penuh kekerasan tersebut.

Melansir Antara, data yang disampaikan oleh Sindikat Dokter Sudan itu mencakup korban meninggal di ibu kota Khartoum, di bagian selatan Kota El-Obeid dan di Kota Al-Junaynah di Darfur Barat.

Pada Sabtu (13/5/2023) lalu, pihak Sindikat melaporkan korban meninggal mencapai 530 dan korban luka 2.940 orang.

Selain itu, dari konflik tersebut, Badan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyebut pertempuran di Sudan telah menewaskan setidaknya 190 anak dan membuat 1.700 lainnya luka-luka.

UNICEF juga menyatakan sedikitnya 450.000 anak di Sudan terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pertempuran yang sedang berlangsung.

Konflik berminggu-minggu antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah membuat 82.000 anak melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan sekitar 368.000 anak lainnya mengungsi di dalam negeri.

Diketahui, sepekan setelah pembicaraan di Arab Saudi, militer Sudan dan RSF pada 11 Mei lalu menandatangani deklarasi komitmen perlindungan warga sipil di Sudan.

Perbedaan pandangan di antara kedua pihak tentang reformasi militer telah meruncing dalam beberapa bulan terakhir terkait integrasi RSF ke dalam militer, yang menjadi syarat utama dalam kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi yang dipimpin Abdalla Hamdok Perdana Menteri dan menyatakan status darurat, yang dikecam oleh kekuatan-kekuatan politik di negara itu sebagai “kudeta”.

Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 pasca penggulingan Presiden Omar Al Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.(ant/ihz/ipg)