Wali Murid SMPN Surabaya Ikut Buka Suara Bayar Seragam 1,4 Juta Tanpa Rincian

Wali murid salah satu SMP negeri di Surabaya ikut buka suara soa membayar seragam Rp1,4 juta tanpa rincian.

Pengakuan ini bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memastikan, siswa dibebaskan membeli seragam di luar sekolah. Sementara yang masuk daftar keluarga miskin dan pra keluarga miskin, diberi gratis.

Arifah (45 tahun) wali murid salah satu SMPN Surabaya menyatakan, disodorkan Rp 1,4 juta untuk pembelian seragam sekolah putih biru, pramuka, batik, olahraga, topi, dasi, bet hingga ikat pinggang di koperasi. Meski khusus seragam putih biru dan pramuka diperbolehkan beli di luar.

“Ndak semua beli di sekolah. Harga seragam SMP dan pramuka lebih murah beli di luar. Tapi gimana lagi, untuk seragam batik dan olahraga mau gak mau kan harus beli di sekolah,” kata Arifah, Jumat (28/7/2023).

Meski begitu, untuk seragam batik, olahraga, dan perlengkapan sekolah masih mahal sekitar Rp 700 ribu yang harus dibeli dari koperasi.

Padahal di luar, satu setel seragam bisa didapatkan separuh harga lebih murah dari koperasi.

“Yang jadi masalah orang tua tidak ada rinciannya, langsung ditotal. Berarti katakan satu setel kena Rp350 ribuan. Kemarin aku beli jadi yang putih biru total satu stel Rp 124 ribu. Ya mahal (di sekolah) kalau beli di luar harga segitu (Rp124 ribu),” jelasnya.

Selain itu, yang memberatkan, seragam harus ganti setiap tahun. Padahal ia berniat menggunakan seragam batik maupun olahraga dari kakak anaknya yang sebelumnya juga sekolah di SMPN sama.

“Maksudku bisa pakai punya kakaknya. Ternyata aturannya sekarang tiap tahun ganti. Senang anakku diterima di SMPN ini. Maksudnya bisa pakai baju kakaknya lagi, ternyata tetap harus beli baru,” keluhnya.

Arifah berniat datang sekolah untuk meminta keringanan mencicil seragam anak bungsunya. Karena, anak keduanya juga baru saja masuk SMAN di Surabaya, sehingga tak sanggup jika harus melunasi semua biaya seragam kedua anaknya.

“Mumet (pusing) aku mbak, belum tak belikan seragam anakku dua-duanya. Tak cicil belinya, hari ini anak kedua, besok anak ketiga, besoknya lagi anak kedua terus anak ketiga. Gantian beli mulai hari ini,” ceritanya.

Ia berharap Dinas Pendidikan Surabaya tidak mewajibkan seragam batik maupun olahraga ganti setiap tahunnya. Selain itu memberi rincian biaya agar tidak menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi warga yang tidak termasuk gamis (keluarga miskin) dan pragamis.

“Mungkin ada baiknya seragam olahraga atau batik tidak ganti tiap tahun. Sehingga bagi keluarga yang tidak mampu atau barengan dan terutama mereka yang tidak tercover gamis saat memasukkan anak sekolah bisa memakai baju kakak, teman, tetangganya. Dan ada harga rinciannya, bukan totalannya yang global,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya minta wali murid menyampaikan langsung kepadanya atau melalui hotline Dinas Pendidikan Surabaya.

“Kalau ada, sampaikan saya. Sebut SMP mana, kepala sekolahnya siapa. Dispendik juga ada hotline. Kalau benar saya pastikan kepsek akan diganti,” tegasnya. (lta/ham)