Usai Anugerah KPI 2023, Gus Ubaid Ingatkan Pentingnya untuk Terus Informasikan Isu Lingkungan

Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2023 yang mengangkat tema Ecobroadcasting, selesai digelar di Jakarta, pada Minggu (26/11/2023) malam lalu.

Terkait hal ini, Ubaidillah Ketua KPI Pusat mengatakan bahwa selesainya Anugerah KPI 2023 itu, menjadi modal awal untuk mempromosikan pentingnya isu lingkungan melalui lembaga penyiaran televisi dan radio.

“Alhamdulillah sudah selesai (Anugerah KPI 2023). Tapi isu lingkungan harus tetap berkelanjutan disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio,” kata Gus Ubaid sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (30/11/2023).

Menurut Gus Ubaid, isu lingkungan ini menjadi penting mengingat fakta ekologis yang berubah secara fundamental, perlu mendapatkan respon kolaboratif oleh beragam pihak.

“Isu lingkungan ini sudah menjadi perhatian global. Upaya pembangunan yang gencar dilakukan mau tidak mau harus melihat faktor ekologis agar berjalan dengan inklusif dan mencapai kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pertemuan-pertemuan global antarpimpinan negara dinilai menjadi salah satu kunci manifestasi pembangunan berkelanjutan secara inklusif.

Gus Ubaid melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sudah sangat tepat untuk mempromosikan pentingnya menjadikan faktor lingkungan sebagai salah satu variable pembangunan.

“Upaya pemerintah sudah dilakukan untuk melakukan konsolidasi global berkenaan dengan pembangunan inklusif. Hari ini, seperti yang dilakukan Joko Widodo Presiden untuk menghadiri World Climate Antion Summit (WCAS) COP28 di Dubai,” lanjut Gus Ubaid.

Diketahui, sebagaimana dilansir dari laman resmi kesektrtariatan Presiden, Kepala Negara selain menghadiri COP28, juga akan menghadiri Leaders’ Event: Transforming Food System in the Face of Climate Change.

“Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan pempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” kata Joko Widodo Presiden. (bil/ham)