Surabaya Belum Siap Total Beralih ke Transportasi Publik

Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya masih belum siap total untuk beralih ke transportasi publik. Ketidaksiapan itu tergambar dari banyaknya keluhan fasilitas yang belum memadai.

Iwan Iwe, pengguna alat transportasi umum sekaligus anggota Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS) menyoroti beberapa poin. Ia menilai, pembayaran tarif Suroboyo Bus tidak ramah bagi orang awam gadget.

“Kalau pemkot mau ngajak masyarakat pindah ke transportasi publik, harusnya memudahkan masyarakat mengakses. Jangan yang pakai digital saja karena yang tidak aware digital tidak bisa, akhirnya tidak jadi naik. Harusnya yang dikejar kemudahan dahulu. Jadi boleh bayar aplikasi atau bisa bayar tunai,” kata Iwan Iwe ditemui suarasurabaya.net, Sabtu (28/1/2023).

Selain itu, belum terintegrasinya tarif naik bus dinilai jauh lebih boros dibanding menggunakan kendaraan pribadi.

“Menurutku, (perbedaan kebijakan masing-masing birokrasi yang menaungi beberapa macam bus di Surabaya), itu hanya alasan saja. Karena saya tahu bahwa Trans Semanggi Suroboyo di bawah Kemenhub. Suroboyo Bus itu di bawah Dishub. Kalau diintegrasikan, harus me-review kontrak-kontrak dan sebagainya. Artinya butuh terobosan. Aku lihat, birokrasi kita harusnya berusaha bagaimana biar cepat. Sayangnya kita main aman,” pungkasnya.

Termasuk Fikri Disyacitta salah satu founder lembaga kajian Urbaning Studies yang fokus terhadap isu perkotaan, menilai animo masyarakat Surabaya menyambut transportasi publik harusnya cukup tinggi.

Namun, masih sedikitnya jumlah penumpang Suroboyo Bus selama beroperasi, menurutnya hanya karena belum adanya kesepahaman pemkot dengan masyarakat.

“Kami butuh kajian mendalam dari berbagai sektor, terutama dari teman-teman sesama pegiat. Ada FDTS, juga komunitas pejalan kaki. Sebetulnya, animo masyarakat tinggi. Hanya, kita perlu mensinkronisasi antara kami sebagai lembaga kajian dengan pemkot dan dinas-dinas OPD terkait, sebenarnya miss-nya di mana,” katanya.

Selain tiket yang belum terintegrasi, poin-poin yang menjadi koreksi menurut Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yaitu, sarana prasana yang belum layak.

“Terkait sarpras nanti kita akomodir denhan peningkatan anggaran. Terutama halte, kemudian kita komunikasikan (dengan DSDABM) soal pedestrian. Terkait kerja sama antara developer, juga CSR (untuk berkontribusi dalam pembangunan sarpras) akan kita lihat secara mekanisme ketentuan hukum sebetulnya dari dishub sudah menjajaki terkait iklan,” kata Aning.

Selain itu, Surabaya belum memiliki perda terkait transportasi secara khusus.

“Terkait regulasi untuk Prolegda 2023 nanti di tahun perubahan anggaran kita akan minta dishub masukkan regulasi transportasi,” imbuhnya.

Menanggapi itu Ali Mustofa Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, skema pembayaran tiket Suroboyo Bus tidak bisa bisa lagi diubah, tetap sesuai aturan, non tunai. Sistem itu juga akan diterapkan ketika angkutan feeder (pengumpan) resmi diluncurkan Februari nanti.

Terkait integrasi tiket antar bus, hingga kini masih terkendala. Ali menambahkan, setiap pengelola masing-masing bus memiliki kebijakan sendiri.

“Memang setiap program, Trans Semanggi Suroboyo punya kemenhub, Trans Jatim milik Pemprov Jatim, kami Suroboyo Bus milik Pemkot Surabaya. Kita sedang duduk bersama membahas bagaimana integrasi tiketnya. Kita sedang mencoba bagaimana bisa menurunkan masing-masing ego sektoral kita agar segera bisa terintegrasi,” jelas Ali.

Sementara dalam waktu dekat, integrasi tiket baru bisa dilakukan untuk feeder dan Suroboyo Bus karena dalam naungannya. Namun untuk ketentuan tarif, masih dalam pembahasan. (lta/iss/rst)