Jumat, 22 November 2024

Stafsus Wapres: Harus Ada Upaya Serius Mencegah Darurat Literasi

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Gatot Prio Utomo saat memaparkan hasil diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di sektor pendidikan, di Sekretariat Wapres Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat Selasa (18/7/2023). (Foto: Setwapres)

Dr. Gatot Prio Utomo Staf Khusus Wakil Presiden mengatakan, harus ada upaya berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah Indonesia terperosok ke dalam situasi darurat literasi.

Menurutnya, visi mencapai SDM unggul dan generasi emas 2045 akan menemui tantangan yang sangat berat. Karena itu, perlu upaya bersama dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Pernyataan itu disampaikan Gatot dalam diskusi tentang Human Capital Index di sektor pendidikan, Selasa (18/7/2023), di Sekretariat Wapres, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Paparan Kemdikbud Ristek dalam diskusi ini memperlihatkan kondisi pendidikan nasional Indonesia sedang berada dalam darurat literasi dan numerasi. Kondisi itu berpotensi menurunkan capaian Human Capital Index Indonesia yang hanya 54 persen, terlebih munculnya learning loss akibat pandemi Covid-19 19. Jauh dibandingkan Singapura yang mencapai 88 persen,” ujar Stafsus Wapres yang akrab disapa Gus Pu.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Nunuk Suryani,MPd Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek menyatakan, hasil asesmen (AN) 2021 menunjukkan Indonesia berada dalam darurat literasi dan numerasi. Satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.

Hasil AN 2021 juga konsisten dengan hasil PISA 20 tahun terakhir yang menunjukkan skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah dan belum berubah secara signifikan dibandingkan peserta didik di negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pemerintah melalui Kemdikbud Ristek, lanjutnya, sudah melakukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengatasi situasi darurat literasi.

Antara lain tertuang dalam berbagai kebijakan yaitu lahirnya Kurikulum Merdeka, Program Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak, Sekolah Penggerak dan Rapor Pendidikan.

“Berbagai kebijakan pemerintah harus mendapat dukungan penuh masyarakat agar situasi darurat literasi dan numerasi bisa secepatnya kita berantas. Situasinya tidak mudah tetapi kami percaya dan meyakini sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan semua elemen masyarakat akan berhasil membawa Indonesia menjemput generasi emas 2045,” papar Gus Pu.

Dia bilang, organisasi profesi seperti PGRI, Ikatan Guru Indonesia, Pergunu, Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) harus menjadi bagian penting dalam memberantas kondisi darurat literasi dan numerasi.

Begitu juga lembaga pendidikan seperti LP Ma’arif NU, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, lembaga pendidikan di bawah Gereja Kristen dan Katolik, Taman Siswa, beserta seluruh elemen organisasi masyarakat di bidang pendidikan harus terlibat secara aktif.

“Program Organisasi Penggerak merupakan program awal yang perlu terus didorong secara lebih luas dengan sasaran yang lebih fokus yaitu pada upaya pengentasan peserta didik dari kondisi darurat literasi dan numerasi. Arah kebijakannya tidak bisa lagi sporadis dan dikerjakan sendirian. Kolaborasi pemerintah dan semua elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan mencapai generasi emas Indonesia 2045,” imbuhnya.

Ke depan, Gus Pu mengusulkan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat meniru penanggulangan stunting yang memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S).

“Harus ada semacam Tim Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk secara regulatif di bawah Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga, kolaborasi seluruh stakeholder dapat terintegrasi secara utuh karena kerja kerja peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi urusan Kemendikbud ristek,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah sangat serius membangun generasi emas Indonesia 2045. Tapi, Kemendikbud Ristek tidak bisa sendirian merumuskan dan merencanakan pendidikan nasional.

Semua pihak harus terlibat secara aktif. Sejarah menunjukkan peran penting swasta dalam membangun pendidikan nasional.

“Kontribusi swasta seperti LP Ma’arif, Muhammadiyah, pendidikan Kristen dan Katolik, sangatlah besar bagi pembangunan pendidikan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus merapatkan barisan dan bersinergi untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah agar cita-cita Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” pungkasnya. (rid/ham)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
31o
Kurs