Jokowi Dukung Sensus Pertanian sebagai Acuan Kebijakan Pemerintah
Senin, 15 Mei 2023 | 15:10 WIB
David Hermawan Dewan Kehormatan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Indonesia (APTSIPSI) berharap pemerintah dapat memiliki satu data bersama pascasensus pertanian. Tidak seperti saat ini, data milik Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian berbeda.
“Kalau datanya beda-beda, siapa yang akan percaya. Dipakai untuk membuat perencanaan bisnis, pasti tidak dipercaya,” kata David dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (16/5/2023).
Data yang berbeda-beda versi tersebut, kata David, juga membuat perencanaan pertanian Indonesia buruk. Imbasnya, pertanian dalam negeri hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan nasional, sisanya harus impor.
“Kalau negara lain melakukan feeding frenzy, tidak mau mengekspor bahan bakunya, Indonesia dapat dari mana. Sementara petani yang usianya di bawah 25 tahun tinggal 3 persen, hanya sekitar 875 ribu orang dari 270 juta penduduk Indonesia. Pemerintah tidak hadir dalam pertanian, bagaimana anak muda mau jadi petani,” ujarnya.
Karena itu, David berharap Sensus Pertanian yang akan dilakukan tahun ini dapat dikerjakan dengan baik. Harus satu pintu, jangan sendiri-sendiri. Mulai dari ketersediaan sampai kebutuhan ke depan, lalu dikaitkan antar departemen dan kementerian.
“Sebelum sensus, tentukan data apa yang mau dikumpulkan, dikoleksi, ditabulasi, dianalisis, lalu disimpulkan. Sebab data ini penting untuk semua pihak. Mulai dari pemerintah, pengusaha, petani, sampai perguruan tinggi,” tuturnya.
David berharap Sensus Pertanian tahun ini bisa menjawab berapa luasan lahan produktif yang berkaitan dengan potensi kebutuhan pangan Indonesia. “Mudah-mudahan datanya bagus, indikator yang diambil tepat, sehingga berguna merumuskan kebijakan terutama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bulog yang terintegrasi,” ujar dia.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
