Tri Rismaharini Menteri Sosial (Mensos) menyambut baik nota kesepahaman (MoU) delapan kementerian dan lembaga dalam upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
Sebanyak delapan pimpinan kementerian/lembaga menandatangani MoU terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (PPKSP).
“Ini adalah kesepakatan yang saya tunggu. Sejak saya jadi menteri, saya selalu menerima kasus (kekerasan anak). Dari laporan yang kami terima, kejadian dilakukan saat libur, saat sekolah sepi. Ternyata terjadi rudapaksa dan yang lainnya,” katanya dilansir Antara, Selasa (8/8/2023).
MoU ini merupakan wujud semangat kerja sama kedelapan pihak itu dalam mengimplementasikan pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan pendidikan.
Mensos berharap dengan sinergi pemangku kepentingan yang ada, bisa segera tercipta lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua.
Menurut Risma, menandatangani MoU tersebut tidaklah cukup, karena masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks.
“Kesepakatan ini sangat baik. Tapi kita masih membutuhkan bantuan dari masyarakat. Saya yakin jika bersama-sama, anak-anak kita akan berada di tempat yang nyaman dan aman di mana pun mereka berada, termasuk di lingkungan satuan pendidikan,” ujarnya.
Mensos meminta semua pihak untuk menganggap anak orang lain sebagai anak sendiri, begitu juga sebaliknya, demi mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
“Anak-anak kita pun akan selalu terjaga dan tetap aman. Anak saya adalah anak kita semua. Anak orang lain adalah anak kita. Jika berpikir begitu, maka anak kita akan aman di mana pun mereka berada,” sebutnya.
Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang infklusif, berkebinekaan dan aman untuk semua, Mensos tanda-tangani Nota Kesepahaman tentang PPKSP, di Graha Utama Lantai 3, Gedung Ki Hadjar Dewantara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Jumat (4/8/2023).
Selain Mensos, turut hadir Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama, Dante Rigmalia Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Atnike Nova Sigiro Ketua Komnas HAM, Ai Maryati Solihah Ketua KPAI, serta Pribudiarta Nur Sitepu Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (ant/bnt/saf/ham)