Ribuan orang dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Massa datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan bus, tetapi massa perangkat desa ini kebanyakan dari daerah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Bus yang mereka pakai di parkir di dekat Gelora Bung Karno, kemudian mereka long march ke gedung DPR yang jaraknya sekitar 1 Km.
Dengan mengenakan seragam perangkat desa masing-masing, perwakilan dari mereka kemudian satu per satu melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam orasinya, mereka menuntut kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
“Kami datang susah-susah dari daerah ingin kejelasan status Pegawai Pemerintah atau ASN. Banyak dari kami yang diberhentikan sepihak dan tidak adil,” ujar salah satu orator perangkat desa depan gerbang DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Selain itu, massa perangkat desa juga menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Gaji ke 13 seperti PNS, juga dituntut oleh para pengunjuk rasa, menuntut tunjangan anak-istri, dan tunjangan purnatugas.
Seorang pengunjuk rasa dari Klaten, Jawa Tengah yang tidak mau disebut namanya mengatakan kalau tuntutan mereka tidak sama dengan para Kepala Desa. Tetapi, dia ingin kesejahteraannya diperhatikan.
” Kami ini sejak 2015 sampai sekarang gaji kurang diperhatikan, tidak naik-naik,” jelasnya.
Para pengunjuk rasa selain berorasi, juga membawa berbagai atribut di antaranya poster bertuliskan tuntutan kepada Joko Widodo Presiden yang minta status mereka (perangkat desa) menjadi ASN.
Ribuan pengunjuk rasa akan tetap bertahan di depan gedung DPR, jika tuntutan mereka tidak diperhatikan oleh DPR. (faz/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
