Puluhan ASN Surabaya Dimutasi dan Rotasi, Isi Kekosongan dan Cegah Jabatan Lewat 5 Tahun

Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dirotasi dan mutasi, Kamis (8/6/2023). Rotasi dan mutasi ini, untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat kelurahan, kecamatan, bagian, hingga dinas

Total ada 78 ASN terdiri dari jabatan administrator dan pengawas yang dilantik langsung oleh Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya.

“Ada beberapa (pejabat) kita yang kosong. Terkait sama camat, kasi kecamatan maupun lurah banyak yang pensiun sehingga kita harus mengisi itu. Jadi kami melakukan rotasi ini untuk mengisi tempat-tempat yang kosong,” kata Eri, Kamis (8/6/2023).

Menurutnya, ada puluhan pejabat di lingkup Pemkot Surabaya yang sudah memasuki masa pensiun.

“Yang pensiun ada 20 lebih. Bulan depan ada lagi sepuluh lebih. Itu pejabatnya saja belum staf. Jadi jangan kaget kalau setiap bulan ada mutasi buat mengisi yang kosong,” ungkapnya.

Selain mengisi kekosongan jabatan, rotasi juga dilakukan mencegah adanya ASN menjabat lewat lima tahun.

“Jadi kami pindah ke tempat yang baru. Masio (walaupun) podo-podo (sama-sama) lurahnya, tapi harus pindah. Sudah lebih dari lima atau enam tahun harus pindah,” ungkap dia.

Ia minta, para ASN yang baru dilantik bisa menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, harus bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Dan terakhir mereka kan ada kontrak kinerja dengan saya. Kontrak kinerja itu bukan kontrak kinerja yang tidak bisa dinilai, tapi langsung, (misal) penurunan kemiskinan sekian, stunting sekian. Nanti di situlah akan kita lihat evaluasi dalam enam bulan dan satu tahun ke depan,” katanya lagi.

Jika hasil evaluasi kinerja ASN bisa mencapai target kontrak kinerja, maka pejabat tersebut akan berlanjut. Jika tidak, maka bisa digeser dengan yang lain.

“Ketika (ASN) bisa mempertahankan itu (kinerja), maka mereka bisa terus. Kalau tidak, ya bisa digeser lagi,” ujarnya.

Rotasi, mutasi, dan pelantikan ini, sambung Eri harus dilakukan agar pelayanan tetap jalan.

“Kalau tidak, pelayanan akan terhenti, karena kan saya sudah melakukan pelayanan di Balai RW. Kalau ini kosong, maka (pelayanan Balai RW) tidak bisa jalan.

Eri juga mengungkapkan, Pemkot Surabaya sudah menyampaikan kebutuhan ASN kepada pemerintah pusat. Baik untuk kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Karena itu kan biasanya ada kuota untuk ASN PNS dan PPPK. Nanti kita lihat dari Pemerintah Pusat seperti apa,” pungkasnya. (lta/saf/ipg)