Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) pada pekan lalu meminta para alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri yang tak kunjung pulang, segera kembali ke Tanah Air.
Menkeu khawatir para penerima beasiswa tersebut lupa jadi orang Indonesia, setelah menyelesaikan masa studinya di luar negeri dan mendapat pekerjaan/penghasilan disana.
Bahkan pihak LPDP sudah menyiapkan sanksi, jika para penerima beasiswa tidak kunjung pulang ke tanah air. Seperti, pencabutan status sebagai Awardee LPDP dan wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa.
Untuk diketahui, penerima beasiswa LPDP sejak 2013 mencapai 35.536 orang. Terdiri dari afirmasi 8.569 orang, targeted group 8.295 orang dan umum 18.672 orang. Total sudah ada lebih dari 18 ribu alumni dari beasiswa yang dibiayai hasil investasi dana abadi pendidikan lebih dari Rp120 triliun itu.
Menanggapi hal tersebut, Indra Charismiadji pemerhati pendidikan mengatakan ketersediaan lapangan pekerjaan di luar negeri sesuai jurusan/profesi yang diambil jadi alasan para penerima beasiswa itu enggan pulang Indonesia.
Sedangkan di negara lain, kata dia, sebelum diberangkatkan ke luar negeri kebanyakan para penerima beasiswa-nya sudah dilakukan mapping (pemetaan) talenta tekait profesi/pekerjaan setelah lulus.
“Tidak seperti di Indonesia sekarang. Mereka mau ambil apa, pulang dari luar negeri kerja dimana, itu masih tidak jelas,” ujarnya dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Senin (6/2/2023).
Dia menjelaskan kalau jurusan yang ditempuh para penerima beasiswa ke luar negeri, terkadang di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaannya. Sedangkan jurusan terkait, lapangan kerjanya tersedia di luar negeri.
Menurut Wakil Ketua Vox Point Indonesia itu, hal ini jadi masalah. Karena beasiswa yang diberikan oleh LPDP, sumber dananya juga berasal dari uang negara yang diperoleh dari pajak masyarakat.
“Sehingga bisa dihitung sebagai kerugian negara, kenapa? karena tujuannya untuk bangun SDM (sumber daya manusia), tapi ini SDM-nya sendiri gamau balik karena mapping-nya dari awal banyak yang sudah tidak jelas,” ucapnnya.
Hal tersebut, kata dia, juga harus segera dicarikan solusinya. Selain itu dia berharap sebagai bahan evaluasi, para calon penerima beasiswa harus dilakukan filterisasi terlebih dahulu, khususnya terkait peminatan dan prospek kerja.
Apalagi, lanjut Indra, saat ini banyak anak-anak bangsa yang sudah punya planning untuk kerja di luar negeri. Bukan justru membangun negerinya sendiri. “Harus dimapping dari awal, bukan cuma dijanjikan untuk ditempatkan atau dipekerjakan dimana,” pungkasnya. (bil/rst)