Presiden Targetkan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Minimal 95 Persen

Joko Widodo Presiden, hari ini, Senin (11/12/2023), memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pengantarnya, Presiden menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga merealisasikan anggaran tahun 2023 minimal 95 persen.

“Ini tberarti tinggal dua minggu. Agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi, tolong ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi setiap hari agar target itu tidak meleset realisasi anggaran tahun 2023,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan jajarannya mempersiapkan segala hal menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), utamanya transportasi serta distribusi bahan-bahan pokok.

“Pak Menko perlu siapkan betul-betul utamanya yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Karena dari perhitungan survei terakhir ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam Natal dan tahun baru ini,” ungkapnya.

Menurut Presiden, pasokan dan distribusi sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga bahan kebutuhan masyarakat.

Presiden menggarisbawahi tingginya harga beras dan cabai akibat masalah pasokan yang dipicu persoalan distribusi.

Sehingga, harga cabai di suatu provinsi ada yang Rp50 ribu per kilo. Sementara di daerah lain di Pulau Jawa bisa mencapai Rp130 ribu per kilogram.

“Saya kira yang masih tinggi harga beras dan cabai. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp110 ribu-Rp130 ribu. Tolong dilihat betul lebih detail lagi,” tegasnya.

Maka dari itu, Jokowi memerintahkan jajarannya memperhatikan detail akar permasalahan, dan segera mendapatkan solusinya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mempersiapkan realisasi anggaran tahun 2024 di awal tahun.

“Yang berkaitan dengan tahun 2024 agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari, baik di kementerian/lembaga, di pemerintah daerah, ingatkan terus mengenai ini,” tandas Presiden. (rid/ipg)