Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan Joko Widodo (Jokowi) Presiden ingin agar proses keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berjalan baik dan cepat.
“Presiden menyampaikan Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat membership itu harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia,” kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden menerima Mathias Cormann Sekretaris Jenderal OECD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2023) dikutip Antara.
Kata Menkeu, Indonesia telah secara resmi mengajukan diri menjadi anggota OECD. Dalam pertemuan dengan Presiden, lanjutnya, Mathias Cormann juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dan syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD.
Selama ini, kata Sri Mulyani, kerja sama Indonesia dan OECD sudah berjalan cukup lama. Indonesia juga telah melakukan banyak reformasi ekonomi yang sesuai dengan syarat keanggotaan OECD.
“Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin jadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, namun juga sudah banyak bidang-bidang reformasi yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang sesuai dengan OECD,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri menambahkan hubungan erat Indonesia dan OECD sudah terjalin lama.
“Sejak 2007 kita sudah menjadi key partner dari OECD dan kemudian kita juga ikut enhanced engagement program, dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia mulai 2015,” ujarnya.
Pada September 2023, kata Retno, OECD akan menggelar pertemuan, di antaranya untuk membahas pengajuan keanggotaan dari Indonesia. “Apabila sudah oke mendapatkan political agreement maka proses teknis akan dimulai,” imbuhnya. (ant/bil/ham)