Pesan KPK Kepada Eri Cahyadi Tentang Pungli di Surabaya

Wali Kota Surabaya kembali mewanti-wanti jajarannya untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) jika masih ada yang berjalan.

Permintaan itu, disampaikan Eri usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal sekaligus memperingatkan sudah mengendus jajarannya yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan Wali Kota Surabaya.

“Saya minta tolong betul, kemarin ada acara KPK terkait dengan aset. Setelah acara KPK, saya dibisiki, pak ojok main-main nang Suroboyo (pak jangan main-main di Surabaya). Karena ada yang main-main alasannya menggunakan namanya Pak Wali Kota,” kata Eri lewat keterangan resmi yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (25/5/2023).

Ia menegaskan akan kooperatif menyerahkan jajaran agar diproses jika terbukti ada yang pungli.

“Kalau itu terjadi dan ada apa-apa, silahkan tanggung sendiri. Mangkanya sebelum itu terjadi tolong berhenti, sampean (anda) punya anak istri. Kalau sudah itu terjadi, remek sampean (hancur anda),” kata Eri mengingatkan jajarannya.

Ia juga menegaskan, tidak pernah menginstruksikan seseorang atau pejabat pemerintah kota (Pemkot) menyetorkan uang kepadanya.

Eri juga memastikan tak segan melaporkan sendiri, apabila ada jajarannya yang masih nekat melakukan tindakan pungli.

“Lek sampean lakoni itu (kalau anda melakukan itu), kecekel (tertangkap) silakan. Karena itu sudah urusannya sampean (anda), bukan urusannya saya. Tapi saya sudah mengingatkan di sini, saya tidak pernah memerintahkan seperti itu. Yang kedua saya tidak pernah minta uang sedikitpun dari sampean (anda) untuk diri saya,” sambungnya.

Selain pungli, Eri juga mengingatkan jajarannya agar menghindari gaya hidup hedonisme. Hal itu berkaca dari sejumlah kejadian viral di media sosial pejabat terseret kasus hukum.

“Dijaga keluarga kita, dijaga anak-anak kita. Tidak usah neko-neko (aneh-aneh), tidak usah macam-macam. Buat apa punya uang berlebih, kalau ternyata tidak membawa berkah,” tuturnya.

Eri berpesan, jajarannya agar lebih berhati-hati fitnah bermunculan ditahun politik.

“Jaga diri sampean (anda) jaga keluarga sampean (anda). Sekali sampean (anda) merusaknya, maka keluarga yang akan menanggungnya. Tolong dijaga amanah ini. Jangan sekali-kali melakukan itu (pungli),” pintanya.

Kepala Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah juga diingatkan soal proyek pekerjaan. Menurutnya, jika pekerjaan sudah dianggarkan dan tidak segera dijalankan, maka bisa menimbulkan pandangan negatif masyarakat.

“Misalnya Dakel (Dana Kelurahan), ketika sudah dianggarkan di sana tidak sampean (anda) jalankan, maka (orang akan memandang) ada permainan. Meski sampean (anda) tidak bermain, tapi orang akan memandang ada permainan,” pungkasnya. (lta/bil/rst)