Pemprov Jatim Tawarkan Pelatihan Ekonomi Digital untuk Bekal PMI Balik ke Tanah Air

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur berharap supaya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki keterampilan berbisnis saat memutuskan kembali ke Indonesia.

Untuk itu, pihak Pemerintah Provinsi Jatim menyampaikan komitmennya untuk memberikan penguatan berupa pelatihan skill atau keterampilan terkait ekonomi digital kepada para PMI asal Jatim di Hongkong.

“Ketika mendengar harapan dan masukan para PMI, saya mengusulkan dibangun shelter bagi PMI di Hong Kong. Namun tidak memungkinkan secara regulasi. Semoga akan ada perubahan kebijakan dari pusat sehingga Pemprov Jatim bisa melindungi secara berkelanjutan,” kata Khofifah saat bersilaturahmi dengan 100 orang perwakilan PMI Asal Jatim di Hongkong, Minggu (14/5/2023) waktu setempat.

Khofifah mengatakan, rencana pembangunan shelter ini berperan sebagai langkah preventif ketika ada persoalan sosial dan psikologi maupun secara keagamaan, maka ada tempat yang memberikan pelayanan bagi para PMI. Namun secara anggaran dan regulasinya tidak dimungkinkan.

“Saat ini yang bisa kita lakukan adalah saat PMI kembali ke tanah air, sebagian besar memang sudah memiliki skill yang sudah didapat saat bekerja di Hong Kong maupun skil setelah sampai di tanah air. Nah kami akan kembali menguatkan agar mereka bisa mengembangkan bisnis secara digital,” katanya.

Khofifah melanjutkan, apabila rencana pelatihan tersebut terealisasi maka bakal dilaksanakan di Kampus UMKM Shopee Malang yang terletak di UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang.

Untuk diketahui, kampus Shopee di Malang, setiap batch-nya bisa memberikan pelatihan bagi 40 orang selama tiga bulan secara gratis. Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital.

“Mereka akan diajari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli produk kita. Termasuk diajari cara memasarkan produk secara digital, dan melalui keterampilan public speaking. Karena disana ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis online,” katanya.

Untuk itu, melalui pertemuan ini Khofifah berharap akan ada rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai usulan para PMI asal Jatim di Hong Kong. Usulan program tersebut kalau memungkinkan bakal dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri.

“Jikalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan APBD Pemprov Jatim maupun yang menggunakan program CSR dari BUMD milik Pemprov Jatim,” tutur Khofifah.

Sementara itu, Ricky Suhendar Konsul Jenderal RI (KJRI) di Hong Kong mengatakan pertemuan gathering ini bisa menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan pandangan, baik tentang perubahan yang terjadi di Indonesia maupun Hong Kong.

Ricky menuturkan kalau KJRI di Hongkong ini menjadi KJRI terbesar keempat karena mencakup wilayah Hong Kong dan Macao dengan berbagai pelayanan warga dan perlindungan. PMI yang dinaungi KJRI Hongkong berjumlah sekitar 160 ribu orang dan hampir 95 persen bekerja di tata laksana rumah tangga.

“Berbagai permasalahan yang kami tangani seperti masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan pidana. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Apalagi kominitas PMI di Hong Kong cukup besar dan banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Anil Kusnaini perwakilan masyarakat Jatim di Hong Kong yang asli Kediri ini mengatakan, dirinya bersama para PMI asal Jatim jni memiliki beberapa keinginan.

Yakni adanya suatu upaya penguatan mental, upaya edukasi, serta upaya perlindungan baiks ebagai perempuan PMI. Apalagi PMI di Hong Kong inj mayoritas muslim terutama dibutuhkan kuga penguatan dari paham ekstrem di tengahnya era media sosial saat ini.

“Pembekalan mulai dari calon PMI, kemudian keluarga kami di rumah termasuk pendidikan anak-anak kami. Karena kami tidak ingin anak kami seperti kami aplagi saat ini pendidikan yang utama. Kami berharap ada program unggulan di bidang pendidikan terutama bagi perempuan sehingga kami bisa dapat peluang pekerjaan di Indonesia,” pungkasnya.(wld/iss)