Pemprov Jatim Dorong Percepatan Masa Tanam Padi untuk Jaga Produktivitas

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan masa tanam padi untuk menjaga produktivitas menjelang akhir musim penghujan dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air yang masih melimpah.

Penanaman padi ini dilakukan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim bersama Joko Widodo Presiden di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Kamis (6/4/2023).

Kata Khofifah, lokasi tanam padi yang terletak di Desa Senori memang sengaja dipilih. Sebab daerah tersebut memiliki indeks pertanaman (IP) 3.

Tak hanya itu, Desa Senori diproyeksikan bakal ditanam padi di lahan seluas 314 Ha. Sedangkan Kabupaten Tuban sendiri diperkirakan panen padi seluas 8.140 Ha di Bulan April, kalau untuk Mei diperkirakan seluas 5.883 Ha.

“Musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses penanaman padi. Mohon ada percepatan masa tanam mumpung masih melimpah air, mumpung masih musim hujan, pasti akan berdampak pada produksi total dari padi kita,” kata Khofifah di Tuban.

Khofifah mengatakan, percepatan masa tanam ini penting dilakukan terutama setelah masa panen. Di mana masa panen raya padi di Jatim mulai dilakukan pada Februari kemarin dan puncaknya di Bulan Maret – April 2023, sehingga saat ini telah dimulai musim tanam padi.

Sebagai informasi, realisasi tanam masa tanam Oktober 2022 – Maret 2023 di Jatim mencapai 1.254.897 Ha dan sasaran untuk musim tanam April – September 2023 seluas 817.353 Ha.

“Percepatan tanam ini tentunya memanfaatkan kondisi curah hujan yang masih ada dengan menggerakkan alat mesin olah tanah dan tanam,” urainya.

Sementara itu, Jokowi Presiden menyebut bahwa masa tanam padi ini mulai dilakukan seperti di daerah lain setelah masa panen. Kata Jokowi, setelah masa panen ini tidak diberi jeda karena masih ada air yang banyak, sehingga harus segera ditanam.

“Saya senang di sini pakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Ini sudah tiga tahun kurang lebih 1.000 hektare semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai Rp5-6 juta per hektare, kita di sini hanya antara Rp100.000-500.000 per hektare,” katanya.

Menurut Jokowi, apabila hal ini bisa dikembangkan di daerah lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, maka akan banyak mengurangi cost yang harus dikeluarkan petani.

Serta tidak ketergantungan pada pupuk kimia, industri pupuk kimia ataupun impor bahan baku dari pupuk kimia.

“Sehingga jangan sampai ada keluhan pak pupuknya sulit. Ya memang sulit semua negara urusan pupuk sulit, tapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Untuk hasilnya jika di awal memang agak turun sedikit tapi setelah itu meningkat,” tutur Jokowi.(wld/abd/ipg)