Pemkot Surabaya Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa Senilai Rp4 Triliun

Pemerintah Kota Surabaya di Jawa Timur (Jatim), mengoptimalkan pengadaan barang/jasa senilai Rp4 triliun untuk kebutuhan infrastruktur, percepatan penurunan angka stunting, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui program padat karya.

“Prioritas untuk padat karya, yakni bagaimana warga Surabaya bisa memenuhi kebutuhan dasar melalui program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dari Pemkot Surabaya. Contohnya, pembuatan paving atau menjahit seragam sekolah,” kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat (2/6/2023).

Melansir Antara, atas pencapaiannya itu Pemkot Surabaya meraih peringkat pertama sebagai Kota dengan “Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog Lokal”. Total transaksinya mencapai Rp365,55 miliar.

Penghargaan tersebut diberikan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, kepada Ikhsan Sekretaris Kota Surabaya mewakili Eri Cahyadi, Rabu (31/5/2023) lalu.

Eri menyampaikan Pemkot Surabaya memaksimalkan seluruh belanja APBD Surabaya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta produk dalam negeri (PDN).

“Kalau kami sudah melakukan itu, maka secara otomatis akan menaikkan UMKM dan menaikkan kesejahteraan warga Surabaya. Tahun ini saya menargetkan Rp4 triliun lebih untuk kepentingan warga Surabaya, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Sekadar diketahui, belanja APBD Surabaya untuk sektor UMKM serta PDN sebagai yang terbesar di antara kota-kota di Indonesia.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp1,2 triliun. Sementara belanja untuk PDN tercatat Rp1,7 triliun.

Sampai Desember 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp2,24 triliun, sedangkan untuk PDN sebanyak Rp3,83 triliun.

Pada 15 Maret 2023, Kota Surabaya menerima penghargaan sebagai Juara Kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atas optimalisasi Program P3DN.

Kemudian tahun 2023, APBD Surabaya mengalokasikan belanja sebesar Rp4,02 triliun untuk UMKM, sedangkan untuk PDN dialokasikan Rp4,98 triliun.

Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN, lanjut Eri, ditempuh sesuai arahan Joko Widodo Presiden soal dedikasi APBD untuk rakyat. “Maka, ini semua soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat,” ujar Cak Eri.(bil/rid)