Jumat, 22 November 2024

Pemkot Surabaya Bakal Tertibkan Kampung Topeng Monyet dan Siap Vaksinasi Rabies Massal

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Petugas DKPP Surabaya mengecek kampung yang mayoritas ditinggali pekerja jasa pertunjukan topeng monyet di bantaran rel kereta api Jagir Wonokromo, Selasa (20/6/2023). Foto: Meilita suarasurabaya.net

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menertibkan keberadaan kampung pekerja topeng monyet di Jagir Wonokromo, pascainsiden monyet liar menyerang dua anak di Surabaya, Senin (19/6/2023) malam,

Antiek Sugiharti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menyebut, penertiban nantinya tetap dilakukan secara humanis.

“Kami masih koordinasi dengan BPBD, lurah, dan camat. Kita masih cek apa (penghuni kampung topeng monyet) merupakan warga Surabaya apa bukan. Kita masih rapatkan dengan kelurahan upaya untuk koordinasi investigasi bersama. Menyangkut kolaborasi antar Organsiasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Antiek dikonfirmasi, Rabu (21/6/2023).

Penertiban itu sekaligus meneruskan Surat Edaran Gubernur Jatim 8 Januari 2019 lalu, yang menyebut pertunjukan topeng monyet sebagai bentuk kekerasan dan tidak sesuai kaidah kesejahteraan satwa.

“Dari segi hewan menjadi domain kami melakukan tindakan pembinaan ke mereka untuk tidak mempekerjakan hewan lagi. Karena suratnya berupa edaran. Kalau SE itu imbauan, tidak mengikat,” bebernya.

Untuk itulah, kata Antiek, pihaknya memastikan penertiban dilakukan dengan pembinaan humanis sembari mengedukasi para pekerja topeng monyet.

“Mendorong mereka tidak lagi mempekerjakan monyet itu. Dan kita juga lebih kepada kesehatan hewannya. Dampaknya ke masyarakat dan sebagainya,” imbuhnya.

Selain itu, untuk memastikan seluruh hewan berisiko terjangkit rabies seperti anjing, kucing, dan kera, DKPP siap menggelar vaksinasi massal jika ada alokasi dosis dari pusat.

“Sudah lama kita bebas rabies. Surabaya itu kota daerah yang bebas rabies. Tapi tetap edukasi pengawasan yang lalu lintas hewan ke Surabaya. Karena Surabaya daerah bebas jadi tidak mengizinkan mereka datangkan hewan dari daerah terjangkit,” tuturnya.

Dia mengakui memang belum ada anggaran khusus vaksin rabies massal yang dibuat DKPP selain menunggu distribusi kementerian. Masyarakat diminta memvaksin mandiri.

“Kalau ada dari pusat didistribusikan ke daerah, akan siap melakukan. Tapi kita belum alokasikan anggaran khusus rabies. Karena selama ini dibantu pusat melalui daerah misal Lumpy Skin Disease (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kalau dari pusat ada pasti kita jalankan,” tandasnya. (lta/bil/rst)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
28o
Kurs