Pemerintah Sudah Menyalurkan Rp20,8 Triliun Anggaran Belanja Prioritas Tahun 2023

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, Pemerintah sudah menyalurkan belanja prioritas senilai Rp20,8 triliun pada bulan Januari 2023.

Belanja prioritas itu terdiri dari Belanja Kesehatan senilai Rp5,3 triliun, Belanja Ketahanan Pangan sebanyak Rp900 miliar, dan Belanja Perlindungan Sosial senilai Rp14,6 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani, siang hari ini, Rabu (22/2/2023), dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, di Jakarta.

“Belanja kesehatan sebanyak Rp5,3 triliun difokuskan untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta keluarga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Menkeu.

Rinciannya, Rp4,47 triliun belanja kementerian/lembaga disalurkan untuk iuran PBI JKN dan pelayanan kesehatan di rumah sakit TNI dan Polri.

Sedangkan Rp870 miliar anggaran non kementerian/lembaga disalurkan untuk jaminan kesehatan PNS, TNI, dan Polri.

Kemudian, Pemerintah menyalurkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp900 miliar yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun bendungan dan irigasi sebanyak Rp630,8 miliar.

Kementerian Pertanian juga menyalurkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp125,4 miliar, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah Rp99,4 miliar.

Bendahara Negara berharap anggaran belanja itu bisa menjaga stabilitas harga pangan terutama beras, menjelang Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun ini.

Untuk belanja perlindungan sosial, Rp3,9 triliun disalurkan Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan sosial buat masyarakat yang terdampak bencana dan asistensi penyandang disabilitas.

Lalu, Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan dalam bentuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa di kampus-kampus yang ada di bawah naungan Kemenag.

Selanjutnya, Rp10,7 triliun anggaran perlindungan sosial disalurkan sebagai subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Sri Mulyani, peningkatan anggaran belanja KUR bertujuan melindungi para pelaku UMKM yang butuh modal seiring dengan meningkatnya biaya bunga.(rid/rst)