Pemerintah Fokus Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem sampai Nol Persen Tahun 2024

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, fokus program jangka pendek tahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yaitu penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dalam keterangan pers, Senin (20/2/2023), di Kantor Presiden, Jakarta, Menkeu bilang Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem sampai nol persen tahun 2024.

“Tahun 2024 adalah tahun terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan fokus pelaksanaannya pada penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipegang Sri Mulyani, kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2022 masih di angka dua persen, dan ada 14 provinsi yang kemiskinan ekstremnya di atas angka rata-rata nasional.

Maka dari itu, tahun 2023 dan tahun 2024 Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

Kemudian, Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus Kekerdilan anak sampai angka tiga persen.

“Jadi, kemiskinan ekstrem tahun depan harus nol persen, kemudian kemiskinan headline di 6,5 hingga 7,5 persen, sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen,” katanya.

Karena perlu banyak anggaran untuk mengeksekusi kedua program prioritas tersebut, Pemerintah kata Sri Mulyani berupaya meningkatkan investasi melalui pelaksanaan regulasi yang sudah ada.

Antara lain, Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kemudian, Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk Tax Holiday, dan Super Deduction Tax untuk penelitian dan pengembangan serta vokasi.

Fasilitas tax allowance juga diberikan sebagai pendukung transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam untuk memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai.(rid/ipg)