Jumat, 22 November 2024

Pemakaian KB Pascapersalinan Indonesia Tertinggi di Negara Berkembang

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Ilustrasi alat kontrasepsi. Freepik

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut pemakaian alat kontrasepsi atau KB pascapersalinan di Indonesia paling tinggi di antara negara berkembang.

“Kita tertinggi di antara negara berkembang untuk prevalensi pemakaian KB selama 12 bulan maupun 42 hari pascapersalinan, pada angka 71 persen, setelah itu ada Rwanda, Afrika Timur, Malawi, Afrika Tenggara, dan India yang juga bagus prevalensi KB pascapersalinannya,” kata Kepala Pusat Pelatihan, Kerja sama Internasional Kependudukan, dan Keluarga Berencana BKKBN Ukik Kusuma Kurniawan dilansir Antara, Selasa (7/11/2023).

Ukik menjelaskan, dalam rangka kerja sama Selatan-Selatan, diselenggarakan pertemuan internasional dari 15 negara berkembang di Nepal, India, yang mengungkapkan bahwa KB pascapersalinan di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara 15 negara tersebut.

“Jadi, Indonesia bisa menjadi center of excellence untuk mengundang para delegasi dari luar negeri, utamanya negara berkembang, dan bertukar informasi terkait meningkatkan KB pascapersalinan,” ucap Ukik.

Pengalaman berbagi praktik baik tentang KB ini diselenggarakan antara India-Indonesia di Jakarta pada Senin (6/11/2023).

Ukik menyampaikan kepada delegasi India bahwa keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 5,6 pada tahun 1970 menjadi 2,14 pada tahun 2023.

Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi yang meningkat setiap tahunnya.

“Di Indonesia, penggunaan alat kontrasepsi meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022, terdapat 59,4 persen akseptor menggunakan alat kontrasepsi modern, di mana suntikan, pil, dan implan menjadi alat kontrasepsi paling populer di kalangan pasangan yang memenuhi syarat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ukik, untuk menjamin pembiayaan layanan dan memperluas cakupan KB, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Layanan BPJS untuk KB ini mencakup layanan dari klinik kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta yang sudah terdaftar. (ant/saf/ham)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
31o
Kurs