Menlu Libya Dipecat Gara-Gara Bertemu dengan Menlu Israel

Pemerintahan Libya memecat Najla Mangoush Menteri Luar Negeri (Menlu) mereka, pada Minggu (27/8/2023), setelah yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan Eli Cohen Menlu Israel meski kedua negara tak punya hubungan diplomatik.

Pernyataan Israel bahwa kedua menteri membicarakan rencana kerja sama, mengundang kecaman di Libya yang tidak mengakui keberadaan Israel.

Kemenlu Libya dalam pernyataannya mengatakan bahwa Mangoush sebenarnya sudah menolak untuk bertemu dengan perwakilan Israel. Tapi pertemuan tersebut terjadi “tanpa sengaja”, dalam sebuah pertemuan di Kemenlu Italia.

Menurut pernyataan Kemlu Libya, interaksi tersebut sama sekali tidak “melibatkan diskusi, perjanjian atau konsultasi”. Kemenlu Libya justru menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan negaranya dengan Israel.

Dilaporkan Antara yang melansir Reuters, Israel telah menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan sejak 2020, melalui sebuah misi yang disebut “Persetujuan Abraham” dan difasilitasi oleh Amerika Serikat.

“Saya berbicara dengan menteri luar negeri (Libya) tentang potensi besar kedua negara dalam hubungan ini,” kata Cohen dalam sebuah pernyataan.

Menurut pihak Kemlu Israel, pertemuan yang difasilitasi oleh Antonio Tajani Menlu Italia tersebut juga membicaraan masalah kemanusiaan, pertanian, dan pengelolaan sumber air.

Cohen mengatakan, bahwa ia berbicara dengan Mangoush mengenai pentingnya menjaga warisan Yahudi di Libya.

Adapun kebijakan luar negeri Libya saat ini menjadi tidak menentu akibat konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal, terkait kontrol pemerintahan dan legitimasi dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Tripoli.

Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) yang dibentuk awal 2021 atas dukungan PBB, mendapat tantangan keras dari pemerintahan di bagian timur yang didukung parlemen sejak awal 2022, akibat kegagalan menyelenggarakan pemilu.

Kebijakan luar negeri oleh GNU, termasuk kerja sama dengan Turki, ditolak oleh parlemen.

Adapun Dewan Presiden yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan, mengeluarkan pernyataan dan meminta Abdulhamid al-Dbeidah Perdana Menteri GNU untuk menjelaskan kejadian tersebut.

Dewan Tinggi Negara, yang memiliki peran sebagai penasehat dalam politik Libya, menyatakan “terkejut” dengan laporan pertemuan menlu tersebut dan mereka yang terlibat harus bertanggung jawab. (ant/bil/ham)