Menkominfo Dorong Keterbukaan Informasi Publik Menjadi Budaya

Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ingin keterbukaan informasi publik di Indonesia harus dijadikan budaya. Terutama di lingkungan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dapat diwujudkan dengan mendorong seluruh pihak untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik sebagai budaya,” kata Budi dilansir Antara pada Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah fondasi yang penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam memajukan bangsa Indonesia.

Hal itu juga disinggung dalam regulasi yang dimiliki Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Bertujuan agar akses informasi yang luas, terbuka, dan bertanggung jawab harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat.

Keinginan Kemenkominfo untuk menjaga transparansi didasari oleh laporan Komisi Informasi Pusat RI di 2021 yang menunjukkan hanya 24,63 persen dari 337 badan publik yang diperiksa masuk kualifikasi informatif.

Artinya tidak sampai separuh dari total badan publik yang ada di Indonesia memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, setiap badan publik didesak untuk berbenah dan lebih memerhatikan upaya menciptakan tata kelola penyebaran informasi publik yang lebih baik.

“Ini merupakan pengingat bagi kita bahwa selama lebih dari 10 tahun UU No. 14 Tahun 2008 disahkan, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Budi.

Adapun Budi dan jajarannya juga telah melakukan beberapa hal untuk membudayakan transparansi, salah satunya menetapkan Hari Keterbukaan Informasi Nasional setiap tanggal 30 April. (ant/bnt/ham)