Menko PMK: Aturan Jemaah Lansia Tanpa Pendamping Tepat untuk Prinsip Keadilan

Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pemangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI mengapresiasi dan menyebut keputusan jemaah calon haji lansia tanpa pendamping sudah sangat tepat.

Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi jemaah lain yang sudah mengantre cukup lama.

“Menurut saya ini cukup bagus bahwa lansia tidak perlu didampingi keluarga, tapi pelayanannya dilakukan oleh PPIH,” jelas Muhadjir saat melakukan koordinasi dan konsolidasi pengendalian lapangan terkait penyelenggaraan haji di Makkah, Jumat (2/6/2023) dilansir kemenag.go.id.

“Kita khawatir kalau mereka (pendamping lansia) diberi kesempatan untuk mendampingi, yang sebetulnya belum waktunya haji sekarang, tapi dimajukan, yang berarti itu menggeser mereka yang lebih dulu mengantre dan lebih berhak berangkat dan itu saya kira tidak adil,” lanjutnya

Namun, kata Muhadjir, pemerintah juga tetap memiliki risiko dengan tidak memberangkatkan pendamping lansia. Salah satunya, berkaitan dengan biaya dan APBN.

“Saya kira untuk kepentingan pelaksanaan haji kita yang semakin sempurna semakin bagus ini, saya kira tidak ada masalah untuk pemerintah menambah anggarannya,” ujarnya lagi.

Menko PMK berharap, saat ini petugas dapat memberikan pelayanan terbaik, terlebih kepada lansia yang diberangkatkan tanpa pendamping. Selain itu, Muhadjir juga mengimbau para jemaah lebih peka terhadap kondisi jemaah lainnya yang membutuhkan bantuan.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke Tanah Suci, Menko PMK didampingi Abdul Aziz Ahmad Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Subhan Cholid Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M, dan Khalilurrahman Kepala Daker Makkah. (bil/ipg)