Mahfud MD Menilai Kondisi Perbatasan Indonesia Semakin Baik

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menilai kondisi wilayah perbatasan Indonesia sudah semakin baik.

“Dari laporan yang saya terima, terutama dari Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan dari hasil pengamatan langsung, saya sebagai ketua pengarah serta saudara-saudara BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah. Saya dapat menyimpulkan secara bertahap wajah perbatasan kita ini sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (25/5/2023) seperti dikutip dari Antara.

Dengan kondisi perbatasan yang semakin membaik itu, kata Mahfud, masyarakat merasakan banyak manfaat.

Ia mengatakan bahwa perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, sehingga pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian secara simultan dan terarah.

Secara geografis, lajut Mahfud, Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, yaitu sekitar 17.580 pulau. Menurutnya, semua pulau itu sudah dicatatkan ke PBB.

“Ada pulau yang sudah bernama dan ada juga yang belum bernama,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk BNPP melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) .

“Para Menko sebagai pengarah, mendagri sebagai ketuanya, ditambah 27 kementerian dan lembaga, hingga para gubernur yang wilayahnya punya perbatasan dengan negara lain itu juga menjadi anggota,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, di penghujung pemerintahan Joko Widodo Presiden dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2023/2024 dan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2023/2024 akan berakhir. Maka menurutnya, diperlukan re-focusing agar target di perbatasan yang belum terlaksana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal.

“Tentu saja mungkin nanti akan ada yang tersisa, tetap kami usahakan agar maksimal. Kalau ada pun yang tersisa, nanti tinggal yang lebih mudah dan lebih teknis dari target yang sudah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Ia mengaku, dirinya sangat menaruh perhatian pada implementasi program-program pembangunan perbatasan, sebagaimana tertuang dalam rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

“Saya menegaskan bahwa itu adalah tugas kami selaku anggota BNPP dan tentu saya katakan tadi lebih tinggi dari itu adalah tugas dan kewajiban kita,” jelasnya.

Ia menjelaskan, tugas dan kewajiban itu harus diwujudkan demi melindungi demografi dan geografi Indonesia, dan ia berharap semua anggota BNPP dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun wilayah perbatasan.

“Selaku Menko Polhukam, saya dan menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukan monitoring dan memantau implementasi program pembangunan dalam rencana induk dimaksud,” pungkasnya.(ant/ris/faz)