Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan antara negara maju dan negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim.
“Sekali lagi saya hanya ingin menekankan bahwa menurut saya, kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju sangat penting dalam program ini,” kata Luhut dalam pesan video yang ditampilkan di ajang COP28 di Dubai.
Dilansir dari Antara, Luhut mengungkapkan hal tersebut dalam sesi pembahasan perkembangan terbaru dari Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.
JETP sendiri merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai 20 miliar Dolar AS yang melibatkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.
“Peluncuran Rencana dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP) JETP menandai tonggak sejarah komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Hal ini juga menunjukkan kolaborasi antara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara maju,” ujar Luhut.
Luhut juga meminta dunia internasional untuk tidak melakukan pendekatan “business as usual” terkait pendanaan iklim.
Model bisnis biasa yang menuntut pengembalian modal akan membebani negara-negara berkembang. Sayangnya, pendanaan iklim yang tersedia saat ini sebagian besar mengadopsi pendekatan tersebut.
“Kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan berbagi teknologi dan modal, sehingga negara-negara berkembang dapat terus tumbuh dan berkembang,” ungkap Luhut.
Sementara itu, John Kerry Deputi Utusan Khusus untuk Iklim untuk Amerika Serikat mengatakan, tidak ada satu pendekatan solusi yang umum. Sebab yang dibutuhkan adalah pendekatan solusi yang telah disesuaikan.
“Saya pikir JETP telah benar-benar menunjukkan melalui proses perencanaan investasi dan melalui dialog bahwa solusi ini, dan transisi energi ini harus dilakukan kasus per kasus,” ujarnya.
Sedangkan Mari Elka Pangestu Utusan Khusus Presiden dalam Global Blended Finance Alliance mengatakan, JETP memberikan peluang untuk melakukan terobosan dalam pendanaan iklim.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan kerangka jalur transisi yang holistik. Hal ini perlu diimbangi dengan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dan pendanaan dari IPG serta dari pihak swasta,” ujar mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia itu. (ant/saf/ham)