Komisi II Kunker ke Jawa Timur Cek Persoalan Tanah dan Lahan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang dipimpin Yanuar Prihatin, hari ini, Rabu (4/10/2023), meninjau sejumlah lokasi yang mengalami permasalahan pertanahan dan lahan di Jawa Timur.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda dari kunker reses, untuk mendapatkan gambaran dari pihak-pihak terkait mengenai persoalan tanah dan lahan.

Pada kesempatan itu, rombongan Komisi II DPR RI mendengarkan paparan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jatim serta pemerintah provinsi.

“Kami, Anggota Komisi II, minta agar ada tindak lanjut kasus-kasus konflik yang punya sifat khusus. Mungkin yang magnitudenya besar atau terkait tanah-tanah masa kolonial yang belum terselesaikan,” ujar Yanuar usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jatim, perwakilan BPN, KPU dan BKN di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya.

Tindak lanjut yang dimaksud bisa berupa rapat-rapat lanjutan berkaitan dengan isu sengketa dan konflik lahan.

Selain itu, Komisi II memperdalam perkembangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program strategis pemerintah.

“Kami memberikan catatan penting agar program ini bisa diakselerasi lebih cepat. Pemda harus dukung agar target-target bisa tercapai jauh lebih rasional. Mudah-mudahan November di beberapa Kabupaten kota bisa selesai, karena masih ada beberapa Kabupaten yang pencapaian targetnya kurang maksimal, contohnya di Gresik. Tapi, katanya itu sedang dalam proses percepatan target,” ungkap Yanuar. 

Terkait itu, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim menjelaskan Skema Reforma Agraria RPJMN 2015-2019 tetap dilanjutkan pada RPJMN 2020- 2024.

Itu terdiri dari Legalisasi Aset (tanah transmigrasi dan pendaftaran tanah/PTSL), dan Redistribusi Tanah (berasal dari eks HGU, tanah terlantar, tanah negara lainnya dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA).

Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2023 sebanyak 6.000 bidang yang dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota.

Meliputi Kabupaten Malang (1.144 bidang). Kabupaten Kediri (1.500 bidang), Kabupaten Lumajang (550 bidang), Kabupaten Jember (750 Bidang), Kabupaten Blitar (1.526 bidang) dan Kota Batu (530 Bidang). Saat ini realisasi selesai sampai sertifikat sebanyak 3.173 bidang atau 52,88 persen.(rid)