Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Optimalkan Penanggulangan Karhutla

Puan Maharani Ketua DPR RI mendorong pemerintah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara efektif. Apalagi, karhulta menjadi salah satu penyumbang polusi dan membuat kualitas udara di sejumlah daerah memburuk. 

“Karhutla adalah masalah serius yang memiliki dampak luas, baik bagi masyarakat mau pun lingkungan hidup. Untuk itu, saya mendorong Pemerintah mengoptimalkan cara yang cepat dan efektif dalam mengatasi penyebaran luasan titik api karhutla di sejumlah wilayah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Berdasarkan data Tim Satgas Karhutla, sebanyak 335 hektare lebih yang terbakar sampai sekarang tersebar di beberapa titik di Jambi. Karhutla juga menyebabkan Jambi diselimuti kabut asap selama beberapa hari terakhir.

Bahkan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di daerah tersebut berada di angka 120, parameter yang artinya dalam kategori sedang atau tidak sehat.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Di Kalbar, ratusan warga Kabupaten Ketapang terpaksa mengungsi akibat titik api yang terus meluas.

Sementara di Pulau Jawa, karhutla besar terjadi di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Tercatat, sudah 4.403 hektare lahan dan hutan di Gunung Arjuno yang terbakar. 

Dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batu, Jawa Timur, kebakaran lahan di Gunung Arjuno telah berlangsung selama 12 pekan yang dengan 149 titik api yang terpantau melalui udara. Meski begitu, baru 39 titik api yang berhasil dipadamkan di sekitar wilayah Batu dan Pasuruan.

Oleh karena itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah bergerak cepat melakukan pemadaman. Sehingga, titik api tidak semakin bertambah. Puan juga minta pemerintah bersama pihak berwenang lainnya mengetatkan pengawasan serta menegakkan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Selain mengancam kesehatan masyarakat seperti masalah pernapasan dan kesehatan, karhutla juga berdampak langsung terhadap sektor ekonomi dan pendidikan. Ada banyak sekali yang dirugikan akibat karhutla sehingga butuh upaya penanggulangan yang lebih,” tambahnya.

Sekadar informasi, karhutla menghasilkan berbagai jenis emisi yang bisa berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karhutla yang terjadi di seluruh Indonesia selama periode Januari-Juli 2023 sudah menghasilkan emisi karbon sekitar 9,60 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

“Kita tidak boleh main-main menghadapi kondisi karhutla hari ini. Semua stakeholder harus sigap bergerak. Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) karena karhutla erat kaitannya dengan penanganan polusi udara yang sedang digencarkan,. Selain itu upaya pemadaman yang cepat juga harus dilakukan untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial dan budaya yang berharga,” tandasnya.(rid)