Ketua Dewan Pers: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jumat (25/11/2023) kemarin, menggelar diskusi terbuka bertajuk “What’s Next After Publisher’s Right: AI For Media” di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta.

Salah satu topik pembicaraan dalam acara tersebut, tak lain yakni belum saja disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang publisher rights oleh Joko Widodo Presiden, padahal sudah dibahas selama empat tahun.

Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers sekaligus pembicara dalam agenda tersebut mengatakan, pihaknya sangat yakin perpres akan segera diteken presiden.

“Mung kurang sak-nil (hanya kurang sedikit lagi akan diteken-red),” ujar Ninik disambut senyum para pengusaha, pengelola media dan peserta diskusi dalam acara tersebut.

Menurut dia, dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal Perpres publisher rights untuk segera disahkan. Karena, dalam peraturan ini sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan untuk pers dan publisher rights.

Dalam hal ini, untuk menjaga ekosistem pers agar bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan jurnalistik yang berkualitas, jauh dari hoaks, dis dan Misinformasi. “Perpres ini akan menjamin pers, dan platform bersama-sama ikut menjaga itu,” kata Ninik.

Ninik melanjutkan, perpres publisher rights memberikan jaminan untuk keadilan pembagian revenue kepada media maupun platform atas iklan yang didapat dari konten berita yang diproduksi oleh publisher.

“Karena ini didukung bersama, disusun bersama, kami yakin perpres bisa diterima oleh platform, oleh media, dan masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berharap untuk segera disahkan. Saya dapat informasi penanya sudah di atas kertas,” kata Ninik dalam keterangan yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (25/11/2023).

Lebih lanjut soal adanya demam Artificial Intelligence (AI) for media, Ninik menyatakan perlu digunakan secara bijak. Apakah AI dalam algoritmanya justru ikut memperbesar persebaran hoaks, misinformasi dan disinformasi atau justru menenggelamkan pers.

“Satu sisi melihat AI membantu kerja kawan-kawan, tetapi tetap memerlukan catatan penting bahwa penggunaan AI harus transparan, ada declare bahwa konten ini dibuat dengan memakai AI, dan harus diikuti dengan cek fakta supaya pemberitaan yang dikeluarkan tetap memberi data yang valid. Jangan sampai teknologi gegap gempita justru menenggelamkan kerja dan karya jurnalistik kita,” tambah Ninik.

Ketua Dewan Pers ini menegaskan, selama belum ada aturan penggunaan AI, tidak berarti jurnalis tidak bisa mengendalikan. Karena, ada kode etik, pedoman pemberitaan media, perlindungan hak cipta. “Pakai dulu pedoman ini pun cukup,” pungkasnya.

Wahyu Dhyatmika Ketua Umum AMSI pada kesempatan yang sama, menyoroti pentingnya kerjasama dan sinergi antara platform dan penerbit sebagai kunci utama keberlanjutan media.

“Sangat mutlak adanya kerjasama dan sinergi antara platform dengan penerbit itu sendiri. Inilah kunci dari sustainability media,” ujarnya.

Menurut Wahyu, pada kongres III AMSI di Bandung, Agustus 2023 lalu, seluruh anggota AMSI telah menyepakati perubahan AD/ART yang akan memberi ruang bagi pengurus nasional AMSI bernegosiasi dengan platform secara kolektif atas nama media anggota yang skalanya kecil dan menengah.

Namun, tambah Wahyu, pada saat bersamaan terdengar kemunculan teknologi baru generativeAI yang ditandai dengan populernya Chat GPT.

“Kehadiran AI dan teknologi baru apapun sebaiknya jangan hanya ditanggapi dengan ketakutan, tapi juga dengan sikap optimistis karena teknologi punya potensi untuk dimanfaatkan kemajuan industri pers,” kata Wahyu. (bil/faz)