Kemenhub: Bandara Wajib Informasikan Tarif Angkutan Udara Lebaran 2023

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta setiap bandar udara (bandara) wajib untuk menginformasikan tarif angkutan udara selama periode angkutan Lebaran 2023.

Maria Kristi Endah Murni Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub, memerintahkan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) agar menyampaikan informasi dan publikasi yang jelas kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk seluruh rute penerbangan.

“Gunakan media informasi yang jelas kepada pengguna jasa angkutan udara dan masyarakat secara umum dalam bentuk banner, display, video yang ada di bandara-bandara terkait TBA dan TBB untuk seluruh rute penerbangan,” kata Kristi, Kamis (6/4/2023).

Kemudian, ia mengharapkan penyelenggara bandara agar menginformasikan kepada pengguna jasa angkutan udara untuk melaporkan pada pihak penyelenggara bandara apabila terdapat pelanggaran penerapan tarif angkutan udara yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Kristi pun juga mengimbau pada para pengguna jasa untuk tidak segan-segan melapor kepada pihak penyelenggara bandara apabila menemukan pelanggaran penerapan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Pengaduan tersebut akan segera kami tindaklanjuti oleh Inspektur Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Angkutan Udara,” ucapnya mengutip dari Antara.

Terkait aturan TBA/TBB, telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Sedangkan besaran biaya tambahan (fuel surcharge) diatur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2023 tentang Besaran Besaran Biaya Tambahan (surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (fuel surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pengawasan terhadap penerapan tarif tiket angkutan udara dilakukan oleh Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) dan Direktorat Angkutan Udara dibantu oleh Penyelenggara Bandar Udara (UPBU dan BUBU) di masing-masing wilayah kerjanya.

Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Apabila operator penerbangan ditemukan melakukan pelanggaran ketentuan TBA/TBB akan segera kami kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kristi.(ant/abd/ipg)