Kadinkes Lampung Minta KPK Tunda Klarifikasi LHKPN Miliknya

Reihana Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda jadwal klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

“Benar. Informasi yang kami terima dari tim, beliau (Reihana) meminta penundaan jadwal,” ujar Ipi Maryati Juru Bicara KPK dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Kadinkes Lampung itu sejatinya dijadwalkan akan diklarifikasi kedua kalinya oleh KPK, pada Jumat hari ini. Namun, kata Ipi, yang bersangkutan meminta ditunda lantaran membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data pendukung.

“Masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi,” terang Ipi.

Saat ditanya soal kapan jadwal klarifikasi LHKPN selanjutnya, Jubir KPK itu belum memberikan jawaban. “Lebih lanjut nanti kami informasikan,” ujar Ipi.

Sebelumnya, Reihana telah memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (8/5/2023).

Usai menghadiri klarifikasi tersebut, Reihana irit bicara dan tidak berkomentar saat ditanya soal tudingan gaya hidup mewah yang dialamatkan warganet terhadap dirinya.

Nama Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial. Masyarakat menyoroti gaya hidup mewahnya, dan soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun.

Diketahui bahwa lembaga antirasuah melayangkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan, karena harta kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan profilnya

Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menyebut LHKPN Reihana sebagai outliers atau tidak wajar. Ketidakwajaran yang dimaksud, adalah nilai yang dilaporkan di LHKPN-nya terlalu kecil dan hampir tidak berubah dalam lima tahun terakhir.

“Outliers, (hartanya) terlalu kecil dan rata,” kata Pahala Nainggolan. (ant/bil/ipg)