Joko Widodo Presiden pada Senin (14/8/2023), memimpin rapat terbatas, membahas isu kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Isu kualitas udara mendapat perhatian pemerintah pusat karena dalam sepekan terakhir, udara di sejumlah wilayah khususnya DKI Jakarta masuk kategori sangat buruk, bahkan berbahaya untuk kesehatan.
Menurut Presiden, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan beberapa faktor. Antara lain, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang memicu naiknya konsentrasi polutan.
Kemudian, pembuangan emisi kendaraan dan aktivitas industri di Jabodetabek juga ikut menyumbang polusi udara.
Dalam rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi menyampaikan arahan untuk diterapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Kepala Negara memerintahkan jajarannya segera melakukan intervensi melalui kebijakan yang efektif.
“Bisa melakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan mempercepat penerapan batas emisi EURO 5 dan EURO 6,” ujarnya.
Kemudian, memperbanyak ruang terbuka hijau, dan mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, semisal 75 persen pegawai bekerja di kantor, dan 25 persennya bekerja dari rumah.
Untuk jangka menengah, Presiden menginstruksikan jajarannya konsisten mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak fosil.
Selain itu, Jokowi juga menyarankan semua pihak segera beralih ke transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), dan kereta cepat.
Sedangkan untuk jangka panjang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jajarannya memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Presiden berharap jajarannya konsisten mengawasi sektor industri dan pembangkit listrik terutama yang ada di area Jabodetabek.
Lalu yang juga penting dilakukan menurut Jokowi adalah mengedukasi publik supaya lebih peduli terhadap kualitas udara.(rid/ipg)