Jokowi Ingatkan Tahun Politik Jangan Sampai Menggangu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Joko Widodo Presiden mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan di tahun politik, menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Kepala Negara mengingatkan, jalannya pesta demokrasi jangan sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, Rabu (11/1/2023), dalam sambutannya di acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB), di Jakarta.

“Jangan sampai kegentingan global yang ada, kemudian kita masuk ke tahun politik lalu mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti sekarang,” ujarnya.

Di hadapan para petinggi dan kader PBB, Jokowi bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,72 persen (year on year).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim, angka tersebut cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN.

Presiden menambahkan, sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang positif.

Di antaranya, angka kemiskinan turun dari 10,1 persen menjadi 9,54 persen, dan angka pengangguran menurun dari 7,1 persen menjadi 5,9 persen karena banyaknya investor yang masuk Indonesia.

Lebih lanjut, Jokowi bersyukur karena arus modal tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, sekarang porsi arus modal di luar Pulau Jawa lebih tinggi mencapai 53 persen.

Dengan begitu, Presiden optimistis pemerataan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Tanah Air.

“Artinya, di Jawa hanya 47 persen. Kalau terus naik membesar, pemerataan ekonomi akan terjadi tidak hanya di Jawa saja, tapi juga terjadi di luar Jawa,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan menjadi momentum bersejarah bagi Rakyat Indonesia.

Karena dalam satu tahun, rakyat memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 14 Februari.

Kemudian, tanggal 27 November 2024, rakyat bisa memilih kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota.(rid)