Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) sebagai sebuah momentum membangun ketahanan bangsa lewat kesehatan keluarga.
“Membangun upaya kesehatan masyarakat salah satunya kita mulai dari keluarga. Ini poin sangat penting, Harganas harus kita jadikan momentum, membangun ketahanan kesehatan bangsa melalui kesehatan keluarga. Di sinilah semua pihak dibutuhkan perannya,” kata Adib Khumaidi Ketua Umum PB IDI sesuai dilansir dari Antara, Rabu (28/6/2023).
Pada Harganas ke-30 Tahun 2023 bertema “Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju,” Adib menonjolkan sejumlah masalah kesehatan yang sebenarnya masih bisa dicegah masyarakat, salah satunya stunting.
“Stunting bukan sesuatu sederhana yang bisa diselesaikan dengan pemberian telur setiap hari, bukan. Stunting merupakan sebuah perwujudan problematika kesehatan yang kita lihat bukan hanya dari sisi permasalahan kedokteran gizi saja, tapi ada kaitannya juga dengan edukasi,” ujarnya.
Menurut Adib, dalam mengatasi masalah stunting serta masalah kesehatan lainnya tidak bisa hanya bergantung para tenaga medis ataupun stakeholder yang berkompetensi di bidang kesehatan saja.
Program percepatan penurunan stunting yang saat ini digencarkan pemerintah butuh keterlibatan aktif peran multi sektor, termasuk masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sehingga, tidak ada lagi anak yang menderita stunting.
IDI melalui Hari Bakti Dokter Indonesia beberapa waktu lalu, sudah turut serta dalam membantu pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan stunting.
Adib mengungkapkan satu upaya yang dipastikan sedang berjalan adalah membuat pilot project desa binaan, untuk mengevaluasi intervensi yang dijalankan bersama stakeholder terkait penurunan angka prevalensi stunting.
Lebih lanjut, dia meminta Harganas tahun 2023 bisa didalami setiap pihak untuk membangun keluarga yang sehat dan meningkatkan kualitas literasi serta akses informasi bagi keluarga dalam mencari informasi kesehatan. Hal tersebut mencakup asupan gizi yang seimbang maupun menjaga kesehatan reproduksi.
“Kita harus men-deliver, memberikan informasi kepada para keluarga mulai dari keluarga di daerah perkotaan, kepulauan, dan perbatasan. Sehingga kita bisa terus menerus memberikan informasi kesehatan. Paradigmanya sekarang tidak bisa kita hanya mengandalkan paradigma sakit saja. Tapi, kita perlu untuk mengedepankan paradigma sehat,” tuturnya.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting Indonesia sampai hari ini masih berada pada 21,6 persen. Angka itu masih berada di ambang batas ketetapan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di bawah 20 persen.
Sekarang, melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan BKKBN sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting. (ant/bnt/rid)