Betonisasi Ruas Porong-Krembung dan PG Krembung-Ngoro Sidoarjo Dimulai Juli
Kamis, 4 Mei 2023 | 19:34 WIB
Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo akan segera mempelajari regulasi yang ada, terkait kemungkinan dinolkan-nya Biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar kuota Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) untuk wilayah Sidoarjo bisa ditambah.
Penambahan kuota PTSL tersebut, awalnya disampaikan Hadi Tjahjanto Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Bupati Sidoarjo sapaan akrabnya, peraturan daerah (Perda) yang ada selama ini mengatur potongan BPHTB maksimal diberikan sebesar 50 persen.
“Prinsipnya kami siap menerima tantangan dari Pak Menteri, nol persen biaya BPHTB bagi penerima PTSL. Walau di perda disebut bahwa pengurangan itu maksimal 50 persen kami akan pelajari regulasinya, dasar legalnya,”ujar Gus Muhdlor dikutip sidoarjokab.go.id, Sabtu (6/5/2023).
Tahun 2023 ini Kabupaten Sidoarjo menerima kuota program PTSL sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah terebut bakal ditambah Menteri ATR/BPN jika Sidoarjo bisa memberikan keringanan dengan nol persen biaya BPHTB bagi penerima program PTSL.
“Sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke Sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban lapindo di Renojoyo Porong, kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi bahwa BPHTB terkait PTSL ini bisa nol persen,”pungkas Muhdlor.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN bakal menambah kuota Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) untuk wilayah Sidoarjo.
Hal itu diungkapkannya usai menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara (BMN), sertifikat wakaf dan sertifikat tempat ibadah gereja dan hindu dharma, Jum’at (5/5/2023) di Pendopo Delta Wibawa.
Total ada 299 sertifikat yang diserahkan, rinciannya sebanyak 261 sertifikat BMD dan 28 sertifikat wakaf.
“Baru saja kita menyerahkan sertifikat baik sertifikat BMD, BMN maupun PLN, termasuk sertifikat tempat ibadah dan wakaf. Untuk program pensertifikatan tanah wakaf akan kita teruskan sampai dengan akhir 2024 ini harus selesai semuanya,” jelasnya.
Kata Hadi, penambahan kuota program PTSL punya catatan berupa biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar bisa di nolkan. Sehingga, masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari program PTSL ini.
“Dan saya sampaikan juga program PTSL ini sudah mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022 ini kalau saya lihat di dashboard-nya pusdatin di Kementerian ATR/BPN ada Rp5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan. Artinya apa ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang,” ujarnya.
Hadi juga meminta agar BPN Sidoarjo bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sertifikat tanah lapindo. Mantan Panglima TNI itu menargetkan bulan Mei ini harus sudah rampung.
“Akan segera saya serahkan untuk sebagian mungkin empat atau 10 sertifikat sebagai simbol,” tambahnya. (bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
