Erick Dorong Pendapatan BUMN karena Indonesia Belum Sepenuhnya Bisa Andalkan Pajak

Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong pendapatan dari perusahaan di bawah kementeriannya, karena Indonesia dinilai belum bisa sepenuhnya mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Hal tersebut disampaikan Erick saat memberi kuliah umum ke mahasiswa dalam acara “Sound of Justice Road to Campus 2023” yang digelar Kejaksaan Agung di Aseec Tower Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/8/2023).

“Tidak akan mungkin suatu negara hanya mengandalkan dari satu sisi saja seperti pajak dan hal itu akan naik. Negara kita belum bisa seperti Finlandia yang penerapan pajaknya itu tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pasar bebas tetapi juga menyeimbangkan program pemerintah, dalam hal ini BUMN, sektor privat dan investasi.

“Artinya keseimbangan itu harus terjadi, jika BUMN-nya sendiri bobrok, bagaimana bisa mengintervensi pasar,” ucapnya.

Erick mencontohkan, intervensi pasar yang dilakukan BUMN saat terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu membeli vaksin terlebih dahulu.

“Karena saat itu situasi genting dan jika beli vaksin prosesnya akan panjang, oleh karena itu negara menugaskan BUMN untuk menjadi pelopor pembelian vaksin,” kata Erick.

Oleh karena itu, Erick yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu akan terus melakukan program “bersih-bersih” BUMN agar menjadi lebih baik.

“Saya sadari, bersih-bersih itu tidak akan bisa jika tidak didukung oleh berbagai pihak, salah satunya adalah kejaksaan,” tuturnya.

Dia menekankan konsep “bersih-bersihnya” tidak hanya sekadar pencitraan saja, dan harus berjalan terus ke depannya.

“Oleh karena itu Kementerian BUMN punya blueprint (cetak biru/kerangka) hingga 2034, ketika bersih-bersih kemarin dilaksanakan dari 108 ke 41 BUMN, dan 27 menjadi 12 grup BUMN, itu terjadi efisiensi nyata karena pendapatan kami naik,” ujar Erick.

Menurutnya, saat pertama kali masuk BUMN, profitnya hanya mencapai Rp13 triliun, tapi saat ini sudah meningkat. “Hari ini profit BUMN mencapai Rp250 triliun, itu karena efisiensi dan transparansi,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong bagaimana BUMN bisa menjadi alat untuk kepentingan negara dan masyarakat.

“Jadi bukan besarnya BUMN lagi yang dibicarakan. Tetapi bagaimana BUMN bisa sehat, bersih, dan efisien untuk kepentingan negara dan masyarakat,” pungkasnya. (ant/bil/ham)