Eri Tegaskan Tidak Ada Dana Stunting Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menegaskan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk stunting tepat sasaran, tidak dihabiskan untuk rapat apalagi perjalanan dinas seperti temuan Joko Widodo Presiden RI.

Mantan Kepala Bappeko Pemkot Surabaya itu memastikan, anggaran penanganan stunting di Surabaya berisi rincian kebutuhan untuk penerima.

“Anggaran stunting Surabaya itu jelas, dibuat kudapan satu orang berapa. Dibuat beli vitamin satu orang berapa, susu berapa. Saya juga bingung kalau sampai Pak Presiden bilang gitu (menemukan daerah yang anggaran stuntingnya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat) apa ada anggaran yang gelondongan. Kalau di Surabaya sudah per rekening, kan gak mungkin anggaran kudapan dinaikkan ambulans, pesawat,” beber Eri kepada suarasurabaya.net, Jumat (16/6/2023).

Dia melanjutkan, dalam anggaran penanganan stunting tidak lagi dimasukkan kebutuhan rapat mau pun perjalanan dinas.

“Atasnya penanggulangan kemiskinan, isinya apa saja, penanggulangan stunting apa saja isinya, kan tidak ada perjalanan dinasnya di sana. Sehingga, anggaran bisa dicairkan sesuai kebutuhan rekening yang ada,” tambahnya.

Walau tidak menjelaskan dengan pasti jumlah anggaran stunting, Eri memastikan kalau dari total Rp11,2 triliun APBD, separo atau 50,2 persennya digunakan untuk kebutuhan anak-anak. Stunting masuk di dalamnya.

“Tidak hafal saya, kalau totalnya anak saja hampir 50,2 persen untuk anak. Tapi macam-macam, ada stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak. Saya lihatnya global, hampir 55 persen untuk anak. Karena stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi. Mulai dari pra nikah, nikah, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak. Itu saling berhubungan,” jelasnya lagi.

“Kalau ingin zero stunting tidak bisa hanya diberi susu saja, tapi orang yang akan menikah akan kita berikan zat bezi, setelah menikah diberi vitamin,” imbuhnya.

Berdasarkan data per Januari hingga Juni 2023, angka stunting di Surabaya berhasil turun menjadi 712 kasus dari sebelumnya 1.200 kasus.

Rinciannya, 709 balita masih stunting dengan rincian 82 penyakit konginetal, 96 penyakit kronis, 494 penyakit berulang, dan 38 tanpa penyakit. Sementara tiga balita stunting baru masing-masing disertai penyakit konginetal, kronis, dan berulang.

Sedangkan untuk prevalensi stunting, Surabaya mencapai 4,8 persen yang menjadikan daerah tingkat dua di Indonesia dengan prevalensi paling rendah berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

“Sekaramg tinggal 709. Yang sekitar 100 lebih penyakit bawaan hidrosefalus gak mungkin sembuh, penyakit kronis 70 sekian, penyakit berulang 49 seperti batuk, pilek. Kalau mau zero stunting, yang posisi penyakit berulang dengan penyakit kronis TBC yang kita sembuhkan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo Presiden RI menyebut APBN dan APBD belum optimal. Ada temuan anggaran program penanganan stunting dan pembangunan balai pertanian di suatu kabupaten yang 80 persennya untuk honor rapat serta perjalanan dinas. Sedangkan untuk kegiatan konkretnya, hanya 20 persen.(lta/bil/rid)