Energy Watch : Rencana Subsidi Untuk Mobil Listrik sudah Tepat

Pemerintah Indonesia baru-baru ini sedang getol-getolnya membangun ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Beberapa upaya dan kebijakan pun telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Mulai dari dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah, hingga yang terbaru rencana subsidi untuk kendaraan elektrifikasi tahun ini.

Terkait subsidi, besarannya bervariasi. Untuk mobil hybrid wacana subsidinya sebesar Rp40 juta, mobil listrik berbasis baterai Rp80 juta, disusul pembelian motor listrik Rp8 juta, dan motor listrik hasil konversi sebesar Rp5 juta.

Adapun Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan pemerintah menyiapkan dana Rp5 triliun, untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan. Dana ini akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

Menanggapi hal itu, Mamit Setiawan Direktur Eksekutif Energy Watch mengatakan kalau kebijakan subsidi itu sudah tepat, sepanjang tujuannya untuk meningkatkan populasi kendaraan listrik.

“Karena memang kendaraan listrik ini harganya cukup tinggi dibandingkan kendaraan konvensional, dan untuk pengisian energi juga masih sangat jarang. Ini salah satu strategi pemerintah untuk mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik,” kata Mamit dalam program Wawasan Suara Surabaya, Senin (9/1/2023).

Sebelumnya, wacana pemerintah tersebut dipertanyakan urgensinya mulai dari anggota legislatif, pengamat, hingga masyarakat umum. Alasannya, masih banyak sektor lain yang harus diutamakan untuk disubsidi dana APBN beberapa waktu mendatang.

Selain itu, sarana dan infrastruktur pendukung seperi SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dinilai belum tertata secara merata dan tersedia terlebih dahulu. Agar masyarakat yang sudah terlebih dulu berkonvergensi tidak kesulitan.

Menanggapi hal tersebut, Mamit mengatakan kalau infrastruktur memang jadi pekerjaan rumah yang harus dikebut pemerintah. Namun pemenuhan infrastruktur itu juga harus melihat banyaknya populasi kendaraan listrik sendiri.

“Saya kira ini (harus) dilakukan bertahap, karena investasinya tidak sedikit ya. Mereka (investor) pasti juga mempertimbangkan populasi kendaraan. Jangan sampai mereka bangun, tapi tidak ada yang ngisi justru merugi,” ujar dia.

Wacana pemerintah ini dinilainya juga cukup efektif untuk jangka panjang, mengingat subsidi sektor lain seperti BBM yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditinggalkan cepat atau lambat.

Selain itu menurutnya, pemerintah melihat kebijakan subsidi tersebut sebagai salah satu solusi atas program-program konversi kendaraan konvensional ke tenaga listrik lain, yang lebih dulu ada. Khususnya untuk mengurangi emisi gas seperti target 2060 mendatang.

“Memang untuk konvergensi ke kendaraan listrik infrastrukturnya juga pakai tenaga batu bara, sama-sama ada polusinya. Tapi setidaknya, kalau pakai kendaraan listrik, polusinya minimal bisa berkurang,” pungkasnya. (bil/rst)